Anggota Banggar Minta Bansos Dihapus

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Penyebab rapat paripurna molor sampai tengah malam, beberapa waktu lalu,  karena ada perdebatan a lot.   terkait dengan dana bantuan bansos.

Anggota Banggar, Jeffry Simanjuntak mengatakan sebenarnya ada beberapa anggota Banggar  yang mengusulkan dana bansos itu untuk dihentikan. Bahkan ditekan supaya dana untuk bansos itu hanya Rp500 juta saja.

Karena keinginan  mereka meminta sebesar itu lalu Kepala Bapeko, Wan Darussalam dan Kabag Keuangan Erwinta Marius bilang kalau hanya sebesar itu lebih baik tak usah. Karena dibilang begitu,menjadi senjata bagi Aris menyebut pemko tidak konsisten.

Anggota Banggar, Jefry Simanjuntak mengatakan sebenarnya bukan pemko yang. Mengusulkan penghapusan dana Bansos, tapi justru beberapa orang anggota bansos diantaranya Aris Hardi Halim dan anggota banggar lainnya ada sekitar tiga orang. Alasan mereka karena sudah tidak benar penyalurannya.

"Saya bilang kalau penyalurannya tidak benar mestinya perlu diperbaiki bukan malah  dihentikan tapi mereka tetap ngotot. Kita melihat ide mereka menghentikan itu ada kaitannya dengan politis menjelang pemilukada ini. Padahal jika itu dihapus justru tak bisa memberi bantuan ke masyarakat," katanya.

 "Tidak benar pemko mengusulkan penghapusan. Tapi mereka minta  hanya Rp500 juta saja untuk bansos sehingga pemko tak mau kalau hanaya sebesar itu dan menyebut lebih baik tak usah" kata Jefry.

Fraksi yang mendukung Bansos untuk tetap dianggarkan diantarnya FPD,FPKB,FHanura dan FKN. Sedangkan yang menolak dana Bansos adalah FKS,FPPP dan FPDIP. Namun akhirnya semua Fraksi menyetujui pengesahan APBDP itu dan pos untuk Bansos sebesar Rp 4miliar.
"Kalau Aris bilang pemko tak konsisten tak benar, karena dia yang mengusulkan penghapusan bansos itu", jelas Jefry.

Karena pembahasan yang a lot paripurna yang  mestinya dimulai pukul 10.00 pagi diundur jadi pukul 14.00 siang  selanjutnya diundur lagi pukul 21.00 dan paripurna dapat dimulai pada pukul 00:35. Sidang selesai pada pukul 02:30 WIB, Sabtu dini hari.

Sebelumnya Aris mengatakan Penyebab rapat ditunda sampai tiga kali karena ada pembahasan a lot antara pemko dan dewan. Aris menyebut dirinya tak mau mengikuti rapat Paripurna itu karena kesal dengan sikap pemko yang tidak konsisten terkait penghapusan dana bansos.

"Awal pembahasan pemko mengusulkan supaya dihapus saja dana  bantuan sosial. Lalu dewan mengadakan rapat dan menyepakati penghapusan dana bansos. Namun detik-detik terakhir Wako menelepon saya dan minta dana bansos itu dimasukkan lagi, karena banyak masyarakat yang protes. Saya lihat tak konsisten makanya saya kesal," katanya sambil memasuki mobilnya.

Dalam paripurna akhirnya disepakati masuk lagi dana bansos sebesar Rp4 miliar. Sedangkan dana untuk pilkada yang tadinya Rp19 miliar jadi Rp13,5 miliar.

Wako menyebut dengan disahkannya anggaran perubahan itu, maka ada sebesar Rp 4 miliar yang akan dipergunakan untuk dana Bansos. Pos pendapatan yang ditingkatkan adalah. Dari PBB Migas yang tadinya Rp 8 miliar dinaikkan jadi Rp14 miliar. "Saya tak yakin bisa dapat Rp14 miliar karena SK Menteri Keuangan hanya sebesar Rp 8miliar," kata Aris.