Yusril : Saya Menguji Tafsir Pasal 65 dan 116 KUHAP

Jutaan orang di negara ini bisa diperlaukan sewenang-wenang oleh penyidik, baik jaksa maupun polisi,

Yusril : Saya Menguji Tafsir Pasal 65 dan 116 KUHAP
Tribunnews.comYusril
Yusril Ihza Mahendra
Laporan Yusril Ihza Mahendra dari Jakarta

Sore ini, Senin 18 Oktober 2010 jam 15.00,  Insya Allah saya akan mendaftarkan permohonan uji materil ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP terhadap prinsip yang diatur dalam  UUD  1945.

Prinsip-prinsip itu antara lain, prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3), prinsip  jaminan, pelrindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1), kesempatan memperoleh keadilan (Pasal 28H ayat 2),  perlindungan HAM (Pasal 28J) UUD 1945. Permohonan uji materil ini bukanlah untuk membatalkan ketentuan Pasal 65 dan 116 KUHAP itu, melainkan untuk menguji penafsirannya.

Seperti permohonan yang lalu, mengenai illegalitas Jaksa Agung Hendarman, saya akan maju sendiri ke MK tanpa didampingi kuasa hukum. Presiden dan Ketua DPR, apakah mau datang sendiri menyanggah permohonan saya di MK, atau menunjuk kuasa hukum, saya serahkan kepada mereka.

Pasal 65 KUHAP itu memberikan hak kepada setiap tersangka untuk mendatangkan saksi atau ahli yang dianggapnya akan menguntungkan dirinya. Pasal 116 ayat (3) dan (4) memberikan hak kepada setiap tersangka untuk menghendaki didengarkan saksi yang dapat menguntungkan dirinya.

Sementara Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi teresbut.  Pasal ini sebenarnya jelas, dan tidak memerlukan tafsira lagi. Saya adalah Tersangka, saya berhak meminta agar ada saksi yang menguntungkan -- termasuk saksi meringankan  atau saksi a de charge -- dan Penyidik Kejaksaan Agung wajib memanggil dan memeriksa mereka.

Siapa saksi yang menguntungkan itu, apakakah benar akan menguntungkan saya atau tidak, adalah hak saya untuk meminta mereka dipanggil dan didengar keterangannya. Penyidik, dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak berhak menilai saksi yang saya kehendaki itu, dan tidak berhak untuk menolak memanggil dan memeriksa mereka. Plt Jaksa Agung Darmono, Jampidsus Amari dan Kepuspenkum Kejaksaan Agung Babul Khoir, berulang kali menyatakan kepada pers  menolak permintaan saya itu.

Mereka bahkan menilai  saksi yang saya minta, yakni Megawati, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono yang saya minta tidak relevan, bahkan tidak ada kaitannya dengan perkara Sisminbakum yang kini tituduh sebagai korupsi. Saya berpendapat sebaliknya. 

Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie telah terang-terangan mengatakan mau datang untuk didengar keterangannya oleh Kejaksaan Agung, namun mereka tetap saja tidak mau memanggilnya. Para petinggi Kejaksaan Agung telah membuat penafsiran seenaknya terhadap Pasal 65 dan 116 KUHAP yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam UUD 1945. Saya minta MK menilai apakah tafsir seenaknya di buat oleh petinggi Kejaksaan Agung itu sah atau tidak,  sesuai atau tidak dengan prinsip-prinisp yang dianut konstitusi kita.

Saya mengajukan uji tafsir ini bukan semata-mata kepentingan saya sendiri. Jutaan orang di negara ini bisa diperlaukan sewenang-wenang oleh penyidik, baik jaksa maupun polisi, jika mereka menafsirkan semaunya sendiri ketentuan Pasal 65 dan 116 KUHAP itu. 

Bayangkan, bagaimana orang akan dapat mengajukan alibi, kalau saksi menguntungkan yang dia minta dipanggil dan diperiksa tidak mau dipenuhi oleh polisi dan jaska. Ambillah contoh kasus pembunuhan dan pencurian. Si Ahmad dituduh polisi membunuh dan merampok sebuah tokoh di Pasar Baru, Jakarta, hari Sabtu 16 Oktober 2010 jam 18.oo. Ada sepuluh saksi yang menurut polisi melihat Ahmad membunuh dan merampok, Bukti senjata api yang digunakan merampok ada. Sidik jari Ahmad juga ada di situ.

Tapi Ahmad menyangkal dia melakukan pembunuhan dan perampokan. Hari Sabtu 16 Oktober 2010 jam 18.oo itu dia tidak berada di Pasar Baru. Dia justru menjadi iman shalat maghrib di Masjid Raya Pondok Indah. dan sempat memberikan Kultum di sana.

Ahmad minta agar polisi atau jaksa memanggil sepuluh saksi, yakni pengurus masjid dan jemaah Masjid Raya Pondok Indah yang menjadi makmum shalat maghrib hari itu untuk memberikan keterangan yang sebaliknya.

Tapi permintaan Ahmad yang didasarkan atas ketentuan Pasal 65 dan 116 KUHAP itu ditolak polisi atau jaksa dengan alasan saksi-saksi itu tidak relevan, dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan dan perampokan di Pasar Baru.

Kalau begitu ceritanya, saya haqqul yaqin Ahmad akan masuk penjara, bahkan dihukum mati karena membunuh dan merampok. Di mana keadilan dan keseimbangan bagi Tersangka, ketika dia berhadapan dengan aparat yang berwajah garang dan memiliki segala kewenangan dan kekuasaan? Jutaan orang akan menjadi korban kesewenang-wenangan dan ketidak-adilan, apalagi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.

Seperti itulah nasib yang saya hadapi sekarang. Walaupun saya Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia dan dua kali menjadi Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia,  tetap saja diperlakukan sewenang-wenang, apalagi orang yang buta hukum.

Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga penegak hukum, justru mempermainkan hukum dan ingin benar sendiri. Banyak orang, termasuk intelektual  kelas kakap seperti Magnis Suseno dan Azyumardi Azra,  yang tidak mengerti hal-hal seperti ini.

Seenaknya saja Magnis dan Azyumardi menuduh orang yang melawan ke Mahkamah Konstitusi  tidak etis dan menghalalkan segala cara demi menghindari ancaman masuk bui.

Sebagai intelektual besar, seharusnyalah mereka mempelajari duduk persoalan, sebelum memberikan pernyataan yang akhirnya akan mempermalukan martabat intelektualitas mereka sendiri. Sejak kapan kedua tokoh ini berkolaborasi dengan penguasa yang sewenang-wenang untuk menjerumuskan seseorang ke lembah kezaliman?

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved