Perda Pajak Akan Matikan Dunia Usaha

BATAM, TRIBUN - Gabungan Asosiasi pengusaha dan industri pariwisata  Batam, merapatkan barisan dengan mengadakan rapat di kantor Apindo Kepri di  Batam Centre. Mereka menyimak berita di media terkait dengan lima ranperda yang diusulkan Pemko dan akan dibahas di DPRD Batam. Mereka membahas langkah yang  akan diambil apabila Dewan tetap membahas Ranperda yang berimbas kepada masyarakat.


Sebanyak 11 assosiasi mengutarakan pendapat masing-masing terkait dengan  Ranperda tersebut. OK Simatupang Ketua Apindo Batam, menyebut, ini harus disikapi, agar jangan sampai dilanjutkan pembahasannya.

"Kita harus bertindak  cepat, walau banyak pengusaha di dewan bukan menyampaikan aspirasi kita tapi aspirasi pemko. Sebagai contoh Asmin yang selama ini mendukung kita justru  Abstain. Yang justru mendukung kita adalah PDIP dan PPP Indonesia Raya. Saya
sudah pernah pengalaman ketika pembahasan salah satu Perda, lalu kita ajukan  judicial review ke Mendagri, dari pihak dewan bilang saya setuju, dengan  menunjuk tandatangan absensi. Mereka itu sudah tidak ada lagi malunya," kata OK Simatupang dalam rapat tersebut, Selasa (22/02/2011).


Rapat yang diadakan di kantor Arsikon Lantai II Batam Centre itu dihadiri  beberapa pengusaha. Mereka yang hadir adalah Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya, OK  Simatupang (Apindo Batam), Dewi Koriati (Apindo), Alfian ST dan Magdalena  (Assosiasi Spa Indonesia), Indra Gobel (Ketua Hipmi Kepri), Hu Ya Sin
(Assosiasi Alat berat), Sarno Ahmad (Assosiasi Periklanan Batam), Yanuar  Dahlan (Apindo), Jadi Rajagukguk (Inca) Suyono Saputra (Direktur Bisnis  Indonesia), dan Edi R Surbakti ( Himpunan Pramuwisata Indonesia).


Ketua Apindo Kepri, Cahya mengatakan pemko jangan hanya bisa memberatkan  masyarakat.

"Kalau ada aturan bahwa swasta bisa menarik pajak dan diberikan fee,
kami mampu menjadi penarik pajak. Misalnya Pemko hanya bisa menarik Rp100 miliar  kami bisa diatasnya, tapi dengan catatan perlu ada data wajib pajak yang akan  ditagih. Yang diperlukan saat ini bukan kenaikan pajak tapi bagaimana mengusahakan agar jangan sampai bocor," katanya.


Cahya menyebut Wali kota pernah bilang dua tahun tidak akan naik pajak, ini baru enam bulan sudah berubah. "Kami melihat Perda ini meresahkan pengusaha dan  masyarakat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.


Sekretaris Assosiasi Spa Indonesia, Alfian mengatakan Aspi terus terang menolak. "Yang kita andalkan untuk sektor pariwisata belum bisa jadi andalan.  Dengan kondisi seperti ini, wisatawan pun sudah sulit masuk. Pemerintah harus  melihat Malaysia mendukung penuh wisatawan masuk kesana sementara kita tidak ada yang diandalkan tapi untuk Spa saja diusulkan kenaikan sebesar 35 persen," katanya.

Magdalena (Aspi) mengatakan mestinya pemko transparan berapa pemasukan ke kas daerah. "Kita minta transparan, jangan asyik memberatkan pengusaha saja. Kalau hanya menekan kita lebih baik kita gantian. Kita yang di pemko, dan mereka yang jadi pengusaha, biar mereka rasa bagaimana pengusaha untuk bertahan saja sangat sulit," kata Magdalena.


Bahkan dalam pertemuan itu mencul wacana untuk melakukan demo ke kantor Pemko. Dewi Koriati (Apindo) mengatakan perlu ada langkah nyata yang harus dilakukan para pengusaha.

"Kita tidak boleh hanya menolak tapi harus ada langkah nyata
yang akan kita lakukan," katanya.

Cahya mengatakan dengan kondisi seperti ini, pemko membuka aib sendiri, kemana pajak selama ini yang sudah kita bayar. Karyawan pemko saja belum juga gajian dan herannya karyawan tidak gajian, lalu menaikkan pajak.


Ketua Assosiasi Pengusaha Periklanan Batam (APPB) Sarno Ahmad mengatakan sebagai bentuk penolakan, pihaknya akan memasang tulisan menolak Ranperda pajak di bilboar ukuran 5x10 meter di depan BNI Sei Panas.

"Ini bentuk protes kami terhadap rencana kenaikan tarif pajak itu," kata Sarno.

Mereka meminta dan mendesak agar wali kota Batam Ahmad Dahlan menarik usulan Ranperda tentang kenaikan pajak-pajak daerah dan membatalkannya demi menjaga kondusifitas iklim berusaha dan investasi di kota Batam.

Wali kota Ahmad Dahlan yang ditanya terkait dengan janjinya dua tahun tidak akan ada kenaikan pajak-pajak justru membantahnya.

"Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, pada saat itu para pengusaha menyebut kalau bisa dua tahun tidak dinaikkan. Bukan saya yang mengatakan begitu tapi pengusaha yang minta seperti
itu," kata Dahlan.

Ia menyebut Ranperda yang sudah diusulkan tetap harus dibahas walaupaun nanti saat pembahasan, bisa saja tidak ada kenaikan, tergantung hasil pembahasan di Dewan seperti apa.

Sekretaris Fraksi PDIP, T Erikson Pasaribu mengatakan ada beberapa alasan PDIP menolak Ranperda Pajak-Pajak itu. PDIP menilai tidak perlu ada kenaikan pajak tapi perlu menutup kebocoran.

"Seberapa banyakpun kita naikkan kalau banyak kebocoran tetap tidak akan mencukupi. Walau kita tidak menaikkan pajak kalau kebocoran tidak ada tentu akan bisa PAD meningkat. Pemko perlu melakukan
ekstensifikasi perpajakan bukan harus menaikkan," jelasnya.

Ia meminta bila perlu petugas di Dispenda diganti dan ditempatkan orang-orang jujur dan kredibel serta mau bekerja keras. Terkait Pembahasan ranperda ini mekanisme tetap berjalan tapi kenaikan tidak perlu. Pada saat sekarang ini masyarakat sudah susah biaya hidup tinggi di Batam, kalau pajak dinaikkan akan semakin susah. Apabila ini tetap ngotot dinaikkan sebagian masyarakat tidak bisa lagi masuk ke pujasera akibat harga yang mahal.

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Dapil Batam, Sukri Fahrial mengatakan idealnya bukan untuk menaikkan pajak, tapi bagaimana menciptakan agar banyak wajib pajak baru. Yang terjadi bila ini tetap dinaikkan bukan malah bertambah pajak tapi membuat pengusaha hengkang.

"Kalau mau jujur tanpa menaikkan nilai pajak pun dan mengoptimalkan
pemungutannya, saya yakin PAD akan meningkat. Dengan menaikkan pajak seperti tidak ada solusi lain, harusnya kita berpikir bagaimana meningkatkan investor di Batam," katanya.

Rencana Dry Docks mengurangi karyawannya tentu akan menimbulkan masalah baru di Batam. Jangan sampai semakin meningkat tingkat kriminal karena banyak tidak bisa bekerja. Karena itu saya usulkan agar tidak menaikkan pajak tapi bagaimana menarik investasi supaya banyak menyerap tenaga kerja. Semakin banyak investasi masuk tentu akan semakin banyak yang bisa bekerja dan bisa meningkatkan daya beli. Jika tinggi daya beli tentu akan berdampak kepada masyarakat.