Mahasiswa Galang Dana Rp 1000 Untuk Pemko Tj Pinang

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Dua kresek kotak amal tampak ditenteng para Mahasiswa di depan Pelabuhan Sri Bintan Pura, Sabtu (2/4). Mereka sengaja meminta sumbangan Rp. 1.000 kepada para pengendara yang melintasi jalan di pelabuhan. Hal ini merupakan bagian dari protes mereka terhadap kenaikan Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura yang naik hingga 100 persen. 

Sumbangan Rp.1000 tersebut mereka anggap sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap kebijakan Pemko Tanjungpinang yang turut mengambil bagian Rp. 1000 dalam kenaikan tarif pas pelabuhan dari Rp. 2.500 menjadi Rp. 5.000 oleh PT Pelindo. Selain ingin meningkatkan pelayanan, peningkatan beberapa infrastruktur seperti ruang tunggu serta naiknya status pelabuhan menjadi Tipe A, membuat Pelindo berinisiatif menaikkan tarif pas pelabuhan sebesar Rp. 4.000, namun Pemko juga ikut menarik Rp.1000 dengan rincian Rp.750 untuk kas Daerah dan Rp.250 untuk pelaksanaan teknis di pelabuhan. Tarif yang harus dibayarkan pun saat ini pun menjadi Rp.5.000.

Hal ini sepertinya yang membuat para aktivis dari gabungan Mahasiswa Tanjungpinang mempertanyakan kebijakan Pemko Tanjungpinang tersebut. Koordinator Demo, M. Syukron Hartanto dari bidang Kajian Strategis dan Perencanaan BEM FISIP UMRAH  mengatakan perlunya tinjauan kembali MoU yang dilakukan Pemko dan Pelindo terkait pas pelabuhan tersebut. Dia pun mengatakan bahwa para aktivis Mahasiswa di Tanjungpinang meminta dilakukannya uji materil ke Pengadilan Tinggi terkait hal ini.

"Mulai dari sosialisasi dan tinjauannya kita pertanyakan. Begitupun landasan PP Nomor 6 Tahun 2009 yang berisi tentang jenis penerimaan negara bukan pajak oleh Departemen Perhubungan mengenai pas pelabuhan pada pelabuhan kelas A tidak harus sebesar itu. Namun yang kita sayangkan pemko juga ikut menarik Rp. 1000," ujarnya

Dia mengatakan berapa pun kenaikan tarif pelabuhan, sebenarnya tidak menjadi masalah, asal fasilitas yang ada benar-benar bisa melayani masyarakat. "Apa salahnya dalam penetapan pas pelabuhan ini diundang setiap eleman masyarakat seperti Mahasiswa dan sebagainya. Serta sebelum dinaikkan seharusnya disosialisasikan dulu untuk apa manfaatnya," ungkap Syukron.

Para Mahasiswa menyangkan niat Pemko menambah pemasukan daerah justru dibebankan ke Masyarakat, seharusnya menurut mereka dari tarif yang dinaikkan Pelindo tersebut, Pemko bisa beberap persen untuk kas daerah dan bukan dibebankan lagi ke masyarakat. Para mahasiswa ini menuntut Pemko dan Pelindo meninjau ulang MoU tersebut.

"Pemko menarik Rp. 1000 dari pas pelabuhan yang naik menjadi Rp.5000, Rp.750 untuk kas daerah dan Rp.250 untuk operasional teknis. Yang Rp 250 ini juga tidak dijelaskan detail operasional teknis apa," ungkap salah seorang mahasiswa. Mereka juga terlihat pesimis karena kebijakan yang diambil pemerintah daerah ini diragukan konsistensinya, pasalnya para Mahasiswa ini menilai banyak para pejabat, aparat maupun anggota dewan dengan senaknya masuk pelabuhan tanpa membayar pas pelabuhan, sementara kebijakan selalu membebankan rakyat kecil

Aksi pengumpulan sumbangan sebesar Rp. 1000 dilakukan Karena para Mahasiswa ini menilai Pemko kekurangan dana untuk menambah kas daerah

Kenaikan pas pelabuhan di Sri Binta Pura dinilai menjadi salah satu bagian dari kebijakan atas peningkatan status Tipe Pelabuhan ini dari Tipe B menjadi Tipe A. Sebuah ruang tunggu yang tampak representatif pun sudah disediakan Pelindo. Namun banyak kalangan yang menilai keberadaan ruang tunggu tersebut tidak berdampak langsung terhadap peningkatan aktifitas pelabuhan.

Pembina DPC Pelayaran Rakyat (Pelra) Kepri  Andi Mashadiyat,  justru menilai keberadaan ruang tunggu pelabuhan ini justru menambah rumit penumpang yang masuk ke kapal. "Para penumpang harus masuk ruang tunggu lalu ke kapal, hal ini sangat tidak efektif karena kapal disini didominasi tujuan Batam yang bertangkat sekali 10-15 menit, jadi mereka bisa langsung naik ke kapal," ungkap Andi.

Saat ini justru para penumpang disibukkan dengan rute masuk ke ruang tunggu dulu baru naik ke kapal, padahal sebelumnya penumpang bisa langsung masuk ke kapal tanpa masuk dulu ke ruang tunggu, hal inipun dinilainya terlihat seperti dipaksakan.

"Penumpang seperti dipaksakan masuk ke ruang tunggu dan berjalan lebih jauh. Kalau kapal-kapal ke Lingga atau Dabo Singkep yang hanya satu atau dua kapal sehari bisa lah dipakai, ini kalau berangkat sekali 10 atau 15 menit kenapa penumpang harus masuk ruang tunggu?," heran Andi yang juga salah seorang manajer MV Baruna. (san)