Pemerintah Kepri Dinilai Nol di Sektor Perikanan

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Hasil sektor kelautan dan perikanan yang dikelolah pemerintah Kepri dari 96 persen wilayah lautnya dinilai tak berhasil alias nol persen. Masalah tersebut dipenagurhi oleh kurang perhatian pemerintah terhadap sarana-sarana pendukung para nelayan, antara lain tempat lelang ikan, pelabuhan laut dan kapal nelayan yang memadai.

Hal ini diutarakan wakil ketua I DPRD Kepri, Lis Darmansyah, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rabu (13/4), di hotel Bintan Perm ata Beach Resort (BBR). Lis mengatakan hal itu ketika menyampaikan sumbangan pemikiran anggota DPRD Kepri dalam Musrembang yang bertajuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan Dan Perikanan.

“Hasil sektor kelautan yang kita kembangkan selama ini bahkan belum mencapai nol persen,” ungkap Lis di sela-sela pembicaraannya.

Belum maksimalnya hasil dari potensi kelautan tersebut, oleh Lis, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa kendala yang hadapai, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Kendala tersebut antara lain menyangkut masalah pelabuhan sebagai pusat segala perdagangan dan tempat pelelangan ikan. Penanganan dari kedua kendala tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian masyarakat Kepri yang umumnya berprofesi sebagai nelayan.

“Kita memang memiliki hasil ikan yang melimpah. Namun, itu tidak ada artinya tanpa didukung dengan tempat pelelangan. Kita juga perlu membangun pelabuhan laut kita sebagai pintu perdangan,” anjur Lis dalam Musrembag tersebut.

Selain kedua kendala tersebut, di tempat dan siatuasi terpisah, anggota DPD wilayah pemilihan Kepri, Hardi Selamat Hood, juga mengakui potensi ikan yang dimiliki oleh Kepri. Hardi mengatakan potensi-potensi tersebut bahkan dinikmati para nelayan dari Jawa dan Vietnam .

“Potensinya luar biasa. Bahkan nelayan dari Jawa saja datang mengambil ikan di sini, apalagi dari Vietnam ,” ungkap Hardi.

Hardi juga menanggapi rumor yang beradar selama ini yakni nelayan Kepri tak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan asing. Menurut Hardi, hal tersebut bukan disebabkan oleh minimnya pengalaman atau kurangnya kemampuan nelayan Kepri, melainkan karena terbatasnya fasilitas pendukung kerja para nelayan.