Saum Ramadan

Pemerintah dan Dewan Harus Keluarkan Kebijakan Zakat

Slogankan Muslim Sadar Zakat

Pemerintah dan Dewan Harus Keluarkan Kebijakan Zakat
tribunnewsbatam/ nyonk
Talk Show Ramadan Tribun di Mega Mall hari ke 22

 Laporan Wartawan Tribun, Candra P. Pusponegoro

BATAM, TRIBUN - Kemiskinan yang mendera bangsa Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan oleh lembaga amil zakat (LAZ). Tetapi perlu adanya program kerja sama antarelemen yang ada, salah satunya pemberdayaan pengentasan kemiskinan oleh LAZ itu sendiri.

Tidak hanya itu, Pemerintah sebagai penentu kebijakan seharusnya mendukung gerakan agar orang sadar untuk membayar zakat. Salah satunya dengan memberikan dorongan berupa kebijakan atau melalui Perda. Misalnya Undang-undang yang mengatur kewajiban masyarakat membayar pajak setiap bulannya.

Bahasan ini mengemuka saat acara Talkshow Ramadan bersama Tribun Batam di Lantai I Atrium Mega Mall Batam Centre Kepri, Senin (22/8) mulai pukul 17.00 wib hingga menjelang berbuka puasa. Tribun menghadirkan narasumber Ir Bimo T Prasetyo, Direktur Operasional LAZ DSNI Amanah Mukakuning Kota Batam.

Menurut Ir Bimo T Prasetyo, zakat merupakan salah satu instrumental agama Islam yang harus dibayarkan. Bahkan secara tegas, Allah sudah menetapkan aturan-aturan zakat di dalam Al Qur'an maupun Al Hadis. Sehingga tidak bisa dipungkiri, zakat memang hal wajib yang harus dikeluarkan oleh orang Islam.

 "Zakat ini aturan Allah dan harus dibayarkan ketika sudah mencapai takarannya. Utamanya harus dibayarkan melalui badan atau lembaga yang menaungi masalah zakat. Jika tidak membayar zakat, Allah akan mengancam dengan ketidakberkahan dan siksa," ujar Ir Bimo T Prasetyo.

 Menurut dia, saat ini, dari sekian ribu jumlah masyarakat muslim belum sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat. Boleh dibilang, jika mereka membayar zakat dibayarkan langsung kepada si penerima zakat. Hal itu lebih cenderung menjadikan si penerima menjadi berperilaku konsumtif dan muncul ketergantungan.

 "Memberdayakan zakat tidak hanya memberikan santunan kepada mustahik (penerima) dan membiarkan begitu saja. Melainkan mereka harus dibimbing untuk melakukan perubahan pola pikir sehingga setelah menerima zakat, mereka bisa mandiri," terang Ir Bimo T Prasetyo  menambahkan.

 Untuk itu, lanjut dia, seyogianya Pemerintah juga harus memberikan sebuah dorongan agar masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat. Bukan hanya sekedar mendorong masyarakat untuk sadar membayar pajak. Sebab selama ini, menurut Bimo, penentu kebijakan belum maksimal mendorong orang untuk bayar zakat.

 Konkretnya, jika lahir kebijakan yang mendorong masyarakat muslim untuk gemar berzakat tentu percepatan pengentasan kemiskinan akan segera teratasi. Hal ini yang perlu didukung oleh Pemerintah secara penuh, sehingga kesadaran membayar zakat itu seperti halnya ketika sesorang membayar pajak.

 "Jika sudah ada kebijakan yang mengharuskan masyarakat muslim memenuhi kewajibannya membayar zakat tentu percepatan pencapaian zakat bisa maksimal," urai Ir Bimo T Prasetyo.(tia)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved