Banggar Putuskan Penambahan Belanja Daerah

BINTAN, TRIBUN - Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan, Edi Pribadi menjelaskan terjadi perubahan proyeksi pendapatan daerah. Pendapatan yang semula diproyeksikan sekitar Rp. 604 M, diproyeksikan bertambah menjadi Rp. 609,46 M

Hal ini berasal pada lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) sah yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,4 miliar yang bersumber dari pendapatan bunga deposito hasil pengelolaan manajemen kas, serta peningkatan dana perimbangan sebesar Rp. 3,6 M dari hasil pajak bumi dan bangunan.

“Dengan adanya tambahan pendapatan sebesar Rp. 5 miliar, maka diputuskan untuk menambah belanja daerah pada komponen belanja langsung, sehingga belanja daerah yang semula diproyeksikan sebesar 730,87 miliar rupiah lebih menjadi 735,87 miliar,” jelas Edi, saat pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Selasa (11/10) di gedung Dewan.

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD, kemarin  dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut difokuskan kepada peningkatan SDM, peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.

Bupati Bintan, Ansar Ahmad mengatakan, kegiatan serta prioritas yang telah ditetapkan tersebut sebagai pedoman keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip akuntabel, transparan dan efektif.

Pos pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 609,46 M, dengan perincian PAD diproyeksikan sebesar Rp. 141,05 M, dana perimbangan sebesar Rp. 441,16 M dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 27,24 M.

 

Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 735,87 miliar rupiah lebih, dengan rincian belanja terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 362,53 M dan Belanja langsung sebesar Rp. 373,33 M.

Pengalokasian anggaran pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dimana sisa lebih perhitungan anggaran diproyeksikan sebesar Rp. 130,41 miliar rupiah lebih, sedangkan pada pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah menyertakan modal sebesar Rp. 4 miliar rupiah, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 126,41 miliar. (san)