Breaking News:

Investasi

Walikota Batam Nilai Banyak Menteri Tak Tau UU FTZ

Dahlan : Menteri Tak Tau UU FTZ

Editor:
Walikota Batam Nilai Banyak Menteri Tak Tau UU FTZ
Tribun Batam/ Istimewa
Ilustrasi Sayuran
Laporan Tribunnews Batam, Kartika Kwartya

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM- Batam tetap akan mengimpor sayur dan buah, meski Menteri Pertanian mengeluarkan larangan beberapa waktu lalu. Gubernur Kepri Muhammad Sani menegaskan dengan posisi Batam sebagai kawasan Free Trade Zone bisa mematahkan larangan Mentan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan yang membatasi pelabuhan mana saja yang dibolehkan untuk impor produk holtikultura. Di dalam aturan tersebut, Batam tidak masuk sebagai pelabuhan yang mendapat izin impor.

Gubernur yang juga Ketua Dewan Kawasan ini menjelaskan Peraturan Menteri Pertanian nomor 89 tahun 2011 tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 44 tahun 2007 tentang kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun.

"Karena kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan menteri," kata Sani di Hotel Novotel beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Batam tidak bisa mengandalkan pasokan produk holtikultura dari dalam negeri. Karena hal ini akan membuat harga naik dan memicu peningkatan inflasi.

Alasan ini diperkuat karena produk holtikultura yang diimpor Batam selama ini bukanlah produk yang dihasilkan di dalam negeri.

Oleh karena itu, Sani dengan tegas menyatakan Batam tetap akan mengimpor sayur. Karena memiliki dasar hukum yang kuat yaitu undang-undang FTZ.

"Sekali-kali kita harus berani melawan sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum," ujar Sani.

Menurut Sani, kunjungannya bersama Wali Kota ke Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu hanya berupa etika saja. Hanya bersifat pemberitahuan.

Sementara itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menilai menteri-menteri di kabinet saat ini sebagai pejabat politik. Banyak di antara mereka tidak mempunyai referensi yang cukup atas bidang kerjanya. Apalagi mengenai masalah FTZ di Batam. Bahkan, Menteri Pertanian pun tidak mengetahui adanya Undang-undang FTZ.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved