Lucu, Rapat Bahas Proyek di Karimun kok Ditutup

KARIMUN, TRIBUN – Keingintahuan masyarakat perihal proses pembangunan di Kabupaten Karimun, terancam tertutup-tutupi. Ini dapat dilihat dari kerap tertutupnya rapat ang membahas tentang kemaslahatan masyarakat banyak antara legislatif dan eksekutif di gedung wakil rakyat di jalan Canggai Puteri.

 Kondisi ini terjadi lagi, ketika rapat kerja antara komisi C DPRD dengan dinas pekerjaan umum (Dinas PU), Selasa (14/2). Wartawan yang ingin mendapatkan informasi dan menyampaikannya ke masyarakat terhalangi dengan tulisan, “sedang ada rapat tertutup” di depan ruang komisi C DPRD Karimun.

            Sejumlah anggota Satpol PP di depan ruangan langsung mengatakan kepada wartawan kalau rapat sedang berlangsung dan atas perintah sejumlah anggota dewan, rapat tersebut tertutup untuk wartawan. “Maaf ni bang. Tadi dipesankan rapatnya tertutup (buat umum),” kata Satpol PP tersebut.

            Menanggapi adanya larangan wartawan meliput kegiatan rapat kerja legislatif-eksekutif yang bukan membicarakan tentang rahasia negara itu, mendapat sejumlah sorotan masyarakat. Salah satunya dari Ketua LSM Gerakan Tanpa Kompromi, Fitra Sukarna.

            “Lucu, rapat membicarakan proyek masyarakat kok tertutup? Itu kan hak masyarakat. Memang proyek-proyek itu pakai uang bapak moyangnya apa?” kata Fitra kepada Tribun ketika mendengar kabar rapat tertutup bagi umum tersebut.

Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) melalui Sekretarisnya, Triowiramon juga turut angkat bicara. Dia menilai, pilar demokrasi melalui insan pers telah dikebiri. Masyarakat yang ingin mengetahui tentang proyek-proyek yang bermasalah hingga lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah, menjadi buntu.

            “Kami ingin tahu tentang kinerja dinas PU dan kerja pengawasan DPRD selama ini, kan dari media massa? Kalau media dilarang meliput dan memberitakannya, maka kami masyarakat akan dapat informasi dari mana lagi? Apakah kami juga harus datang juga ke rapat itu semua?” kata Triowiramon atau kerap disapa Amon kemarin.

 
            Lebih jauh Amon menduga ada sesuatu yang disembunyikan para wakil rakyat tersebut atas permasalah proyek-proyek di Dinas PU. Padahal selama ini, katanya, anggota dewan sendirilah yang teriak-teriak menyoroti kelemahan perencanaan dan pengerjaan proyek-proyek fisik di Dinas PU tersebut. “Jangan-jangan sengaja Dinas PU dibantu ditutup-tutupi. Kalau tidak, ya kenapa harus ditutup (rapatnya),” tegasnya.

Usai makan siang setelah rapat, Ketua Komisi C DPRD Karimun HM Taufiq mendekati wartawan untuk memberikan keterangan terkait agenda rapat tersebut. Dalam rapat itu, katanya, membahas perkembangan penyelesaian proyek-proyek fisik yang belum selesai dan yang akan diserahterimakan.

Ketika disinggung tentang tertutupnya rapat tersebut, politis Partai Keadilan Sejahtera itu tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Dia berkelit dengan mengatakan kalau rapat tersebut tidak tertutup. “Sudahlah yang begini tidak perlu dipermasalahkan. Lagipula tadi kenapa tak masuk saja,” katanya sambil tersenyum.

Ketika disinggung tentang adanya sesuatu yang disembunyikan dalam rapat tentang pembahasan proyek-proyek bermasalah tersebut, HM Taufiq buru-buru membantahnya. “Tidak ada yang dirahasiakan kok, dan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Lagipula masyarakat juga sudah tahu,” katanya.

Kepala Dinas PU Abu Bakar yang berusaha dikonfirmasi wartawan terkait rapat tersebut tidak bersedia memberikan komentarnya. Dia malah berjalan capat setengah berlari agar dapat menghindari kejaran wartawan.

Masalah proyek-poyek fisik di Dinas PU dalam beberapa bulan terakhir sangat tajam disoroti sejumlah anggota DPRD Karimun, khususnya Komisi C DPRD Karimun. Baik dari sisi perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan banyak dituding amburadul. Sayangnya, beberapa pekan terakhir masalah seolah redup. Beberapa kali gelaran rapat dengan Dinas PU justeru kerap berlangsung tertutup.(msa)