PKS: Hanya Presiden yang Berhak Evaluasi Menteri Kami!

TRIBUNNEWSBATAM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin meminta kader Partai Demokrat tak banyak bicara soal keberadaan kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhak menentukan nasib tiga menterinya.

"Menteri enggak bisa dikeluarin kecuali oleh presiden, jadi yang lain tidak punya hak untuk bicara soal menteri. Karena kinerja dan evaluasi di tangan presiden," ujar Hilmi, Senin (2/4/2012) malam.

Hilmi mengatakan partainya tetap mendukung kinerja kadernya yakni Menteri Pertanian Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Kami tetap dukung menteri kami dan sampai saat ini kami biasa-biasa saja, enggak ada apa-apa," sebutnya.

Desakan kader Demokrat agar PKS legowo menarik tiga menteri sekaligus keluar dari koalisi diutarakan pasca paripurna DPR membahas RUU APBN Perubahan 2012.

Saat voting, PKS memilih berbeda sikap yakni menolak penambahan ayat 6 A dalam Pasal 7 yang memberi kewenangan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap berbeda ini kemudian menyulut kemarahan kubu Demokrat. Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan bahkan menyebut PKS melakukan pembangkangan.

Sementara Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati meminta PKS menarik tiga menteri karena berada dalam posisi dilematis gara-gara partainya di DPR berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

"Yang pengin kursi kami kan banyak, dari dulu saja banyak. Cuma kursi kabinet terbatas. Ya silakan saja (kalau mau diambil), kita enggak mau pusing," jawab Hilmi menanggapi desakan penarikan tiga kadernya di kabinet.(dtk)