Tribun Corner

Kontroversi Denny Indrayana Lagi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali membuat kontroversi melalui twitter.

Kontroversi Denny Indrayana Lagi
Tribun Batam/ Istimewa
Denny Indrayana
TRIBUNNEWSBATAM.COM- Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali membuat kontroversi. Kali ini yang tersinggung adalah para advokat. Bahkan, pengacara senior OC Kaligis langsung melaporkan mantan aktivis ini ke polisi.
Kenapa para advokat begitu marah? Kicauan Denny di situs jejaring sosial Twitter, 18 Agustus lalu, memang wajar membuat para pengacara gerah. Bunyi kalimatnya: "Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Yaitu advokat yg membela kliennya yg nyata2 korupsi, menerima bayaran dari uang hasil korupsi".
Kalimat inilah yang membuat para advokat tersinggung. Menurut Kaligis, Denny adalah pejabat publik dan tidak pantas mengucapkan hal itu. Menurut Kaligis, kicauan itu hanya menunjukkan bahwa Denny tidak paham hukum.
Kenapa? Dalam KUHP pasal 54 dan 56 disebutkan bahwa kewajiban advokat adalah membela orang tanpa membeda-bedakan siapa orangnya dan kasus apa yang dihadapinya. Apakah itu kasus pembunuhan, terorisme, narkotika, maupun korupsi.
Pernyataan Denny tersebut jelas keliru sebagai seorang wakil menteri yang bertugas di Kementerian Hukum dan HAM. Pernyataan Denny memang untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah antikorupsi sejati. Tetapi, sekali lagi, Denny salah kaprah dengan ungkapannya tersebut.
Pembelaan Denny bahwa yang dia maksus adalah klien advokat yang nyata-nyata korupsi, juga sulit diterima. Seorang advokat membela kliennya sejak dari awal, ketika kliennya masih berstatus sebagai tersangka atau bahkan masih saksi. Bagaimana mengatakan klien tersebut sebagai koruptor sementara belum ada keputusan pengadilan?
Tidak heran bila Yusril Ihza Mahendra kemudian membuat analogi yang sama untuk menunjukkan bahwa pernyataan Denny keliru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memberikan grasi untuk Syaukani HR, mantan Gubernur Kaltim yang sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Apakah SBY bisa disebut koruptor karena mengampuni koruptor? Ditambah lagi, atasannya, 
Menhukham Amir Syamsuddin juga seorang advokat dan pernah membela kasus korupsi, seperti Akbar Tandjung. Apakah pernyataan Denny itu juga ditujukan untuk Amir?
Sebagai pejabat publik, Denny harus memikirkan langkah atau ucapannya ke depan. Opini tidak dilarang, tetapi harus berlandaskan hukum. Karena, bukan sekali ini saja langkah Denny yang menjadi blunder. 
Sebelumnya Denny membuat langkah penghentian remisi bagi sejumlah terpidana korupsi. Langkah itu, kendati niatnya baik --untuk menyatakan bahwa dirinya antikorupsi-- tetapi menabrak undang-undang di atasnya. Bahwa semua terpidana berhak mendapatkan remisi, tanpa memandang kasusnya. Remisi hanya tidak berlaku pada pidana mati atau pidana tetap (seumur hidup).
Denny juga pernah diusir dari ruang sidang Komisi III DPR karena masalah yang sama, yakni moratorium remisi bagi koruptor. Waktu itu, Denny bahkan menuduh sejumlah anggota DPR sebagai pembela koruptor hanya karena anggota DPR mengoreksi kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor. 
Bila sebelumnya pernyataan dan langkah Denny hanya menjadi perdebatan panjang, kini ia harus menghadapi sendiri akibat kicauannya tersebut. Sebab, pasal-pasal yang dituduhkan terhadap Denny sangat serius. Denny tidak hanya diajukan karena perbuatan tidak menyenangkan, tetapi juga dijerat dengan UU ITE dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. (*)
Penulis: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved