Breaking News:

Tribun Corner

Pelajaran dari Sampang

Kekerasan di Sampang, Jawa Timur, Minggu (26/8) lalu, menjadi pukulan besar bagi bangsa ini.

TRIBUNNEWSBATAM.COM- Peristiwa kekerasan berlatar belakang sentimen aliran di Sampang, Jawa Timur, Minggu (26/8) lalu, menjadi pukulan besar bagi bangsa ini. Kasusnya menjadi sangat problematik dan mengancam solidaritas bangsa bila dibiarkan berlarut-larut.
Meskipun motif yang muncul adalah soal beda aliran, yakni terhadap kelompok minoritas Syiah, tetapi sebenarnya hal ini adalah masalah perilaku sosial. Kita, bangsa Indonesia yang besar dan beragam ini kini dihadapkan pada hal yang paling mendasar, apakah kebhinekaan yang kita hargai sudah mengikis?
Sebenarnya tidak. Kita sudah terlalu lama meninggalkan stigma yang buruk ini karena pengalaman kita panjang dengan perjuangan yang berat untuk mengatasinya. Masalahnya, kita seringkali menganggap hal ini sebagai hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa menjadi semakin meluas.
Kasus bentrok di Sampang bukanlah yang pertama. Tahun lalu hal ini pernah terjadi.. Stigma tidak perlu membesar-besarkan ini melupakan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yakni penegakan hukum untuk memberi efek jera serta terus melakukan dialog untuk membuka pemikiran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan.
Tetapi, apa boleh buat, pemerintah seringkali terlambat dalam membaca hal itu. Sehingga, ketika kasus Sampang jilid II meledak lagi, baru terlihat bahwa masalahnya tidak sederhana. Hanya pemerintah saja yang selama ini memandangnya sederhana, bahkan sepele.
Dalam penyelesaian masalah kultural, keagamaan, suku atau kelompok tertentu seperti ini, dialog untuk membangkitkan kearifan memang lebih diutamakan. Namun, tentunya harus diikuti dengan pengawasan tertutup, terutama intelijen sehingga bibit-bibit baru yang mungkin bisa menjadi pemicu bentrok bisa diantisipasi.
Selain itu, dialog juga tidak hanya bagi para elite-elite tertentu saja, tetapi harus dipastikan sampai ke akar rumput. Sebab, di negara kita, seringkali dialog hanya di tingkat elite, bahkan kadang dibumbui dengan target-target politik tertentu. 
Kasus Sampang juga kembali memperlihatkan wajah koordinasi lembaga pemerintahan kita. Sebab, ketika kasus ini mencuat, yang banyak terlihat adalah aksi cuci tangan dan saling memaafkan serta memberikan penjelasan-penjelasan yang terlambat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri juga ikut terkesan cuci tangan dan menyelahkan intelijen. Padahal, sebagaimana kita tahu, koordinasi intelijen merupakan bagian dari kewenangan Presiden untuk mengkoordinasikannya.
Begitu juga koordinasi lembaga-lembaga keagamaan dan sosial seperti Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, harus kita akui, adanya perbedaan persepsi antara MUI pusat dan daerah. MUI mengatakan bahwa kelompok syiah tidak menyimpang sementara ulama MUI di tingkat lokal justru berkata sebaliknya.
Hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa Muhammadiyah tidak hadir dalam sidang isbat untuk penentuan awal puasa dan lebaran. Hal ini untuk menghindari terjadinya perdebatan- perdebatan yang menjurus kepada saling menyalahkan. Padahal, keyakinan bukanlah untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan.
Sampang adalah pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi seluruh elemen bangsa ini. Apalagi, kasus ini terjadi di bulan keramat yang mengingatkan kita, bagaimana bangsa ini berdiri sebagai negara yang merdeka oleh berbagai elemen, suku dan agama dari Sabang sampai Merauke. Kita merdeka dan menjadi bangsa yang besar karena persamaan, bukan perbedaan.
Betapa menyedihkan, kita menumpahkan darah saudara kita sendiri, di tanah tempat kita lahir. (*)
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved