Tribun Corner

Pemilu di Daerah Bakal Sengit

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting untuk Pemilu 2014 nanti terkait Parliament Threashold sebesar 3,5 persen.

TRIBUNNEWSBATAM.COM-  Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting untuk Pemilu 2014 nanti. Selain kewajiban bagi seluruh partai politik --baru atau lama-- melakukan verifikasi ulang di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang paling menarik adalah soal Parliament Threshold (PT).
MK menyatakan bahwa PT sebesar 3,5 persen dari seluruh suara nasional hanya berlaku untuk perebutan kursi di DPR, tetapi tidak berlaku untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, ketentuan Pemilu ini akan kembali pada sistem Pemilu sebelumnya.
Pada UU Pemilu yang baru, PT berlaku untuk seluruh lembaga lefislatif dari pusat hingga daerah. Bila hal itu dilakukan maka partai-partai peserta Pemilu atau para tokoh yang ikut dalam politik praktis bisa hilang peluangnya bila partainya secara nasional tidak memenuhi PT. Sebab, otomatis partainya gugur kendati partai tersebut menang di daerah tertentu.
Pertimbangan MK, ketentuan tentang PT pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, konsekuensinya akan menghilangkan suara parpol yang tidak mencapai PT 3,5 persen dan itu menyalahi prinsip demokrasi dan kearifan lokal.
Kita tahu bahwa banyak partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, ternyata bisa mencuri kursi di daerah. Parai PIB, misalnya, kendati tidak lolos PT secara nasional, mereka memiliki tiga kursi di DPRD Kepri dan beberapa daerah lainnya di daerah ini, termasuk Batam.
Nah, dalam UU yang baru, tentu saja partai-partai seperti PPIB itu terpaksa menyerahkan kursinya kepada partai-partai besar yang lolos PT nasional. Suara rakyat yang sudah susah payah dikumpulkan partai dan para caleg menguap begitu saja. Ketidakadilan inilah yang tidak ditolerir oleh MK.
Putusan ini tentunya berdampak besar pada peta politik di daerah ini. Seorang tokoh yang memiliki banyak massa atau partai yang memiliki strategi yang jitu di daerah, bisa saja mempecundangi partai-partai besar. 
Suara rakyat juga dipastikan tidak akan sia-sia. Mereka bisa memilih tokoh yang menurut mereka kredibel untuk mewakili aspirsasi mereka di legislatif tanpa harus melihat, apakah sosok itu berasal dari partai besar atau kecil, partai lama atau baru.
Menariknya lagi, banyaknya suara rakyat yang terselamatkan, juga akan semakin memperbesar prosentase suara secara nasional sehingga persaingan parpol untuk memperoleh suara 3,5 persen secara nasional juga akan semakin berat. 
Bagi delapan parpol yang saat ini memiliki suara di DPRRI, ini juga saatnya membenahi organisasi mereka dari pusat hingga ke daerah. Banyak partai yang kisruh karena memperebutkan jabatan dan pengaruh di parpol di daerah. 
Fenomena konflik internal parpol yang terbelah dua seperti ini tidak akan bisa dimaafkan bila tidak dibenahi. Selama ini parpol besar merasa sudah cukup lolos dari verifikasi badan hukum kendati organisasi mereka coreng-moreng di daerah. Bahkan ada parpol yang pindah-pindah alamat oleh berbagai masalah interneal.
Ke depan, dengan putusan MK, soliditas parpol akan semakin diuji karena seluruh parpol wajib melakukan verifikasi di KPU.  Tentu saja parpol yang terbelah atau memiliki pengurus ganda akan dicoret sesuai dengan UU yang berlaku. Begitu juga parpol yang tidak memilki kantor yang jelas seperti yang banyak terjadi selama ini.
Sebab, tidak sedikit alamat parpol hanya mengikut alamat pengurus atau pimpinan partai saja. Bahkan ada kantor partai yang hanya rumah pengurusnya saja atau ruko kosong tanpa ada aktivitas alias bodong. (*)
Penulis: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved