Para Dosen Kampus UMRAH Terancam Nggak Gajian

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG- Nasib dosen-dosen dan pegawai di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) kota Tanjungpinang terancam tak terima gaji. Karena kucuran dana Rp 7 miliar bantuan dari Pemprov Kepri tak kunjung terealisasi.

Hal itu terungkap ketika anggota DPRD Kepri melakukan reses ke kampus UMRAH yang kini masih menempati gedung di Senggarang.  Surya Makmur Nasution anggota DPRD yang melakukan reses mengungkapkan,  Pemprov Kepri sama sekali belum mengucurkan dana yang seharusnya menjadi tanggungannya untuk kampus ini.

"Sejak UMRAH menjadi negeri, seluruh biaya SPP dan perkuliahan lainnya diserahkan ke kas negara atau dibiayai oleh APBN dan tidak lagi dikelola oleh rektorat. Namun sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 12 tahun 2012 pasal 82, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu selama-lamanya 5 tahun," kata Surya Makmur kepada Tribun,  Selasa (11/9) sore.

Bantuan Pemda yang dimaksudkan itu, menurut Surya, senilai Rp 7 miliar. Selama ini pihak rektorat Umrah begitu mengharapkan agar dana tersebut bisa dikucurkan sehingga bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para dosen dan pagawai di kampus ini. Namun, harapan tersebut tak kunjung terpenuhi.

Kata Surya, menurut informasi di Rektorat UMRAH, dana itu dulu dikucurkan melalui BKKD namun sekarang lewat Diknas Kepri.  Semenjak dinegerikan, pihak rektorat masih menggunakan silpa anggaran 2011 sebesar Rp 10 miliar untuk menggaji 80 dosen dan 137 pegawai di kampus yang memiliki 9 program studi tersebut.  Namun saat ini dana silpa anggaran tinggal Rp 800 juta saja yang tentu saja tak akan cukup untuk biaya-biaya. (*)