TRIBUN CORNER

Apalah Jadinya Jika Ponsel Dikenakan Biaya Cukai

Pemerintah akan mengenakan cukai terhadap telepon seluler (ponsel) di Indonesia.

Apalah Jadinya Jika Ponsel Dikenakan Biaya Cukai
Tribunnewsbatam.com/net
Model ponsel zaman dulu.
Pemerintah kita semakin aneh-aneh saja. Selalu mencari celah pemasukan untuk negara kendati hal itu sangat janggal dan bakal dicibir internasional. Lihat saja rencana Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai terhadap telepon seluler (ponsel) di Indonesia. 

Alasannya juga termasuk janggal. Pemerintah menganggap, ponsel sebagai barang mewah dengan peredaran yang berlebihan, namun tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara. Selain itu, dalam konvensi in ternasional menyebutkan bahwa tidak boleh ada pengenaan biaya apapun terhadap ponsel.

Perlu dicatat, rencana pengenaan cukai terhadap ponsel ini diberlakukan bila DPR menolak usulan pengenaan cukai terhadap pulsa. Sebab, sedari awal DPR memang terkesan jengah dengan rencana tersebut. 

Bila kita merujuk pada pengertian dasarnya, cukai adalah pungutan negara yang dinakan terhadap barang barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu sehingga konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya peredarannya perlu diawasi. Alasan pengenaan cukai biasanya karena produk tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Karena itulah maka cukai dikenakan pemerintah terhadap barang beralkohol atau rokok karena dianggan berbahaya bagi kesehatan. Nah, bila cukai dikenakan terhadap ponsel, kira-kira apa dasarnya? 

Kita tentu mendukung pemerintah mencari sumber-sumber pendapatan agar pundi-pundi negara ini bisa meningkat. Tetapi, sebaiknya pemerintah mencari sumber pemasukan yang lebih masuk akal, bukan dengan alasan yang dipaksakan. 

Tidak boleh ada penafsiran yang keliru dalam sebuah kebijakan. Misalnya, pemerintah menyebutnya dengan cukai, tetapi sebenarnya yang diberlakukan adalah pajak. Pemerintah jelas tidak punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan bila harus mengendalikan atau mengawasi peredaran ponsel dan pulsa.

Bila alasannya ponsel berbahaya bagi kesehatan karena isu radiasi atau gelombang magnetik yang dipancarkannya, sejauh mana kebenaran itu diterima? Hingga saat ini, hasil penelitian itu masih debatable karena tidak pernah ditemukan seseorang sakit akibat ponsel sehingga hingga saat ini tidak ada satu negara pun yang melarang ponsel, apapun mereknya.

Apalagi cukai terhadap pulsa yang sebenarnya sudah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Bila cukai juga diterapkan, selain tidak ada alasan yang bida diterima secara hukum, juga tifak boleh ada pungutan ganda terhadap satu produk atau jasa.

Bila pemerintah ingin membatasi banjirnya impor ponsel ke Indonesia dan untuk melindungi produk dalam negari, tentu lebih konyol lagi. Pembatasan bisa dilakukan pemerintah dengan memberikan standar ketat SNI (Standar Nasional Indonesia), bukan melalui cukai. 

Apalagi kalau alasannya untuk melindungi produk lokal, tentu saja cukai lebih tidak bisa diterapkan. Perlindungan terhadap industri lokal bisa dengan memberikan berbagai keringanan atau insentif bagi industri lokal, bukan justru membatasi ponsel impor yang jelas-jelas mustahil. Apalagi bila yang mau diselamatkan itu hanya beberapa produk saja.

Kita berharap pemerintah berpikir lebih matang lagi dalam mebuat kebijakan. Jangan seperti yang sudah-sudah, membuat aturan dan kebijakan, tetapi keliru melulu. Lihat saja, sudah berapa banyak UU gugur di Mahkamah Konstitusi atau berapa banyak peraturan yang mentah di PTUN? Itu hanya memperlihatkan pemerintah yang bodoh, sembrono dan tidak mengerti hukum. (*)
Penulis: Alfian Zainal
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved