PRAHARA DEMOKRAT

DPC Demokrat Bingung Sikapi Surat Undangan Rapimnas

Ketua-ketua DPC PD kebingungan, karena surat undangan Rapimnas tiada tandatangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

TRIBUNNEWSBATAM.COM-  Surat undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Minggu (17/2) besok, memantik konflik internal makin panas. Ketua-ketua DPC PD kebingungan, karena surat undangan tanpa ditandatangani oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

Yang membubuhkan tandatangan dalam surat undangan itu, Sekretaris Majelis Tinggi PD, Jero Wacik dan Sekjen DPP PD Edhie Bahskoro Yudhoyono (Ibas). 

"Saya bingung, DPC-DPC lain juga bingung. Itu undangan majelis tinggi. Kenapa yang tandatangan bukan Ketua dan Sekretaris Majelis Tinggi," kata Ketua DPC Cilacap Tridiyanto. Padahal, kata Tridiyanto, Rapimnas Demokrat biasanya ditandatangi Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Sekjen Ibas. Kendati memastikan tetap hadir, Tridiyanto tetap tak mengerti tradisi undangan baru itu. 

Tridiyanto yang sempat menyoal pengambil-alihan partai yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi PD, mengaku hingga kemarin tak mendengar adanya pembahasan pergantian ketua umum partai dalam Rapimnas melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"Apabila majelis tinggi partai membahas KLB, harus ada alasan yang jelas dan sesuai aturan. Kalau hanya berdasarkan opini yang tak pasti, tidak bisa diterima," tegas loyalis Anas ini.

Jika Ketua DPC PD Tridiyanto bingung, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PD, Saan Mustofa malah mengaku tak tahu menahu tentang undangan Rapimnas yang telah disebar.

Saan yang turut menemani Anas menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) bersama Ketua DPP I Gede Pasek Suardika dan Michael Wattimena, mengaku tahu ada Rapimnas dari pesan singkat yang diterimanya dari sekretariat DPP.

"Saya belum tahu, (undangan Rapimnas tanpa tandatangan Anas), nanti dicek," katanya. Saan membantah masalah ini menjadi tanda makin terbelahnya PD. "Enggak ah, nggak ada (perpecahan partai). Tetap solid," tegas Saan.

Tiadanya tandatangan Anas dalam surat undangan Rapimnas, memang disengaja. Pasca-pengambilalihan partai oleh SBY, Anas tak berwenang lagi meneken undangan internal partai, termasuk Rapimnas.

"Hal strategis diambil-alih sementara oleh majelis tinggi, nggak ada soal," kata Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok.  Mubarok menjelaskan, penyelenggara Rapimnas kali ini Majelis Tinggi PD. Meski Anas menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi, kewenangan sebagai Ketua Umum PD telah diambil-alih SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi PD. (*)
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved