TRIBUN CORNER

Buah Simalakama SBY

Anas cukup mengakar dan para kader Demokrat.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat kemarin penuh ketegangan menjelang pelaksanaan. Hal ini karena adanya sejumlah fungsionaris partai di tingkat pusat yang menggalang kekuatan untuk melengserkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. 

Hal ini membuat aksi tandingan dari berbagai daerah. Mereka mangancam akan melakukan walk out bila hal itu dilakukan. Tentu saja mereka ingin Anas tetap memimpin partai tersebut kendati --faktanya-- peran utama Anas di partai tersebut sudah diambil-alih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Tentu saja upaya pelengseran Anas di Rapimnas adalah sesuatu yang mustahil karena Rapimnas bukanlah forum tertinggi di tubuh partai. Akan tetapi, upaya lawan-lawan Anas untuk merekomendasikan kongres luar biasa (KLB) juga sangat santer terdengar. Lagi-lagi, hal itu dipatahkan.

Rapimnas, di satu sisi memang sebagai forum konsolidasi fungsionaris partai dari pusat hingga daerah setelah seluruh pimpinan partai menandatangani pakta integritas yang intinya mendukung SBY mengambil alih kebijakan strategis partai. Tetapi, Rapimnas juga bisa sebagai barometer untuk melihat kekuatan Anas di daerah.

Kenyataannya memang demikian, akan sangat sulit bagi SBY untuk menggulingkan Anas, betapapun banyaknya lawan-lawan Anas di tingkat pusat. Anas cukup mengakar dan para kader Demokrat di demokrat juga bukan tipe orang-orang yang hanya manut mengikuti selera-selera para fungsionaris di pusat.

Tentu saja hal ini menjadi beban berat bagi SBY mengingat faktor Anas juga berkontribusi besar turunnya elektabilitas partai di tengah masyarakat. Seperti kita ketahui, proses penyidikan dugaan korupsi dan suap dalam pembangunan proyek Stadion Hambalang terus menyandera Anas. 

Bila sang ketua umum kemudian dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Demokrat akan semakin hancur.

Mau tidak mau, SBY harus menyusun strategi untuk mendongkrak popularitas partai, sementara di sisi lain, SBY juga harus tetap menjalanklan roda pemerintahan yang usianya tinggal satu tahun ini. 

Perhatian SBY yang besar terhadap partai yang didirikannya itu bisa berdampak buruk bagi pemerintahan. Apalagi, sebagian menterinya juga tokoh sentral di partainya masing-masing. Bila SBY berkutat dengan masalah partai, tentunya mereka juga akan melakukan yang sama untuk partai mereka.

Logikanya, mereka tidak mungkin bekerja untuk jabatan pemerintahan yang akan ditinggalkannya sementara harapan jangka panjangnya ada pada partai. Akan mustahil juga bagi SBY untuk memaksa para menterinya tetap fokus pada pemerintahan sementara dirinya sendiri juga menyibukkan diri di partai.

Masyarakat pantas pesimis akan efektifnya pemerintahan di tahun politik ini.  Tidak heran bila masyarakat menginginkan presiden masa depan tidak terlibat lagi dalam urusan partai politik seperti yang tergambar dalam survei Lingaran Survei Indonesia Network. 

Sayangnya, sistem perundang-undangan kita mengatur tentang hal itu secara tegas. Hal ini karena orang-orang yang terlibat dalam menyusun pemerintahan adalah para politisi yang berasal dari partai. Bagi mereka, kekuasan dan pemerintahan adalah bagian dari kepentingan partai yang sangat dominan.

Padahal, partai sebenarnya adalah alat untuk menciptakan para negarawan yang hanya bertugas mengurusi rakyat, bukan kepentingan. (*)
Penulis: Alfian Zainal
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved