TRIBUN CORNER

Persepakbolaan Tanah Air Ada di Tangan Roy Suryo

Kisruh soal skuad Timnas ini sepertinya juga sudah hampir final dengan terbentuknya Badan Tim Nasional.

Persepakbolaan Tanah Air Ada di Tangan Roy Suryo

Tadi malam, Senin (18/3/2013) Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyampaikan surat keputusan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) terkait kisruh di tubuh PSSI yang sudah berlangsung selama dua tahun. 

Ada empat poin dari FIFA yang harus diselesaikan Menpora terkait dualisme persepakbolaan nasional. Pertama adalah unifikasi liga nasional. Kemudian menyelenggarakan kongres sesuai dengan voters (pemilih) kongres Solo 2011; pengembalian empat executive committee (Exco) yang dipecat PSSI kembali pada tugasnya tanpa syarat dan terakhir, perubahan statuta PSSI. 

Tetapi, yang paling penting dari surat FIFA tersebut adalah penyerahan kewenangan melaksanakan empat poin itu kepada pemerintah. Surat yang dikirimkan pada 15 Februari 2013 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari hasil kesepakatan PSSI dan KPSI di Kualalumpur yang difasilitasi oleh AFC.

Namun, karena tidak jelasnya siapa yang mengkoordinir kesepakatan itu, kesepakatan itu mentah lagi. Hal itu bisa dilihat dari pelaksanaan kongres PSSI dan KPSI secara terpisah serta syarat PSSI agar empat anggota Exco yang dipecat meminta maaf terlebih dahulu.

Surat FIFA tersebut kini mulai memperlihatkan perkembangan karena Roy berjanji akan tegas dalam mengambil keputusan. Ketegasan memang diperlukan saat ini karena kondisi persepakbolaan nasional yang terus memburuk. 

Hal yang paling sulit untuk dilaksanakan nantinya adalah soal kongres karena PSSI dan KPSI saling klaim mengenai voters Solo. Apakah para voters tersebut adalah secara organisasi atau voters dalam pengertian orang berdasarkan hak suara pada kongres tersebut.

Sebab, PSSI Djohar Arifin Husin banyak melakukan perombakan organisasi persepakbolaan, baik pengda PSSI atau klub. Termasuk di Kepri, Djohar memecat pengurus lama dan kemudian membentuk kepengurusan baru. Begitu juga klub sepakbola terpecah-pecah sehingga ada yang bermain di LSI dan ada juga yang bermain di LPI yang menurut PSSI adalah liga yang sah.

Dalam perkembangannya kelihatan kalau LPI memang sulit dfipertahankan. Putaran kompetisi 2013 masih terus mengalami pengunduran karena berbagai masalah di dalamnya. Klub-klub peserta LPI hanya 12 klub saja, itu pun hanya delapan tim yang benar-benar bisa sehingga liga ini boleh dikatakan terancam bubar. Berbeda dengan LSI yang sudah mulai bergulir sejak Januari lalu dan tidak ada masalah. 

Secara objektif, sebenarnya PSSI kepengurusan Djohar sudah tidak bisa dipertahankan. Mereka hanya berpegang pada keabsahan kewenangan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk persepakbolaan nasional. 

Bahkan, untuk membentuk tim nasional saja PSSI tidak sanggup karena mereka tidak bisa memanggil pemain-pemain andalan nasional yang umumnya bermain di LSI.

Kisruh soal skuad Timnas ini sepertinya juga sudah hampir final dengan terbentuknya Badan Tim Nasional yang akan memanggil 33 pemain untuk Pra Piala Asia nanti. 

Kendati --seperti biasanya-- muncul keberatan terhadap keberadaan BTN ini, namun dengan dukungan Menpora, diharapkan tidak ada klub yang menolak pemainnya masuk Timnas.
Klub-klub yang menolak pemainnya bergabuing di Timnas harus diancam dengan sanksi yang tegas seperti ancaman Roy yang akan membubarkan klub yang membangkang. 

Sebab, selagi klub sepakbola masih menggunakan fasilitas negara untuk hidup, sejatinya mereka harus tunduk pada negara. Mereka bisa diusir dari lapangan sepakbola milik negara.
 
Ketegasan-ketegasan seperti inilah yang kita minta dari Menpora yang baru. Kewenangan yang diberikan FIFA harus menjadi momentum bagi Menpora untuk memperbaiki sepakbola nasional yang sudah dikotori oleh kepentingan pribadi dan bisnis. (*)
Penulis: Alfian Zainal
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved