Breaking News:

TRIBUN CORNER

Penegakan Hukum di Indonesia dalam Titik Nadir

Negara kita berada dalam situasi yang menyedihkan, terutama terkait penegakan hukum.

Penulis: Alfian Zainal | Editor:
Susilo Bambang Yudhoyono harus mengakhiri masa kepemimpinan 10 tahunnya dengan mengurut dada. Selain kondisi partai yang membesutnya berada dalam kondisi tak menentu, negara pun berada dalam situasi yang menyedihkan, terutama terkait penegakan hukum.

Hasil surevei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan, kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia berada di titik nadir. Hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum, sedangkan 56 persen menyatakan tidak puas. Sebanyak 14,2 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Realitas ini--setuju atau tidak setuju terhadap survei-- harus diakui. Bahkan, bila saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menunjukkan gereget dalam beberapa tahun terakhir, mungkin para responden akan menilai di Indonesia ini tidak ada hukum, yang ada hanya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang akan berkuasa.

LSI mengungkapkan empat faktor penting yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik. Pertama, hanya 42,2 persen publik yang percaya bahwa aparat akan bertindak adil. Kemudian, hanya 23,4 persen yang masih menaruh harapan bahwa aparat hukum bisa bekerja independen.

Faktor kedua, banyaknya politisi, menteri, dan pejabat negara yang melakukan korupsi. Publik semakin berkeyakinan bahwa politisi tidak mengurusi rakyat dan hanya mengurusi diri sendiri dan kelompoknya.

Ketiga, pembiaran penegak hukum atas kasus amuk massa dan isu primordial. Ketidakberdayaan negara dalam menghadapi kekerasan, memunculkan pesimisme terhadap penegakan hukum. Terakhir adalah faktor lemahnya kepemimpinan nasional.

Ketika terpilih kembali sebagai Presiden, SBY berulang kali menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi.Ironisnya, banyak kasus korupsi justru terjadi di lingkungan SBY sendiri, di pemerintahan maupun partai politiknya.

Hasil survei ini memang memperlihatkab bahwa negara kita dalam kondisi hukum yang buruk. Sayangnya, tidak banyak yang dilajukan institusi negara ini untuk memperbaikinya. Reformasi yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penegak hukum tenryata tidak menjawab masalah utama yang terjadi di dalam sistem hukum kita, yakni pengawasan ke dalam.

Bahkan, yang lebih membuat kita miris adalah, banyak dari lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan lebih mengerti hukum, berkhianat terhadap tugasnya sendiri. Berbagai kasus hukum rimba yang dilakukan oleh oknum TNI dalam tahun 2013 ini membuat kita sangat prihatin. Kenapa anggota TNI bisa melakukan pembunuhan yang begitu sadis?

Kita juga tak habis pikir, kenapa kasus korupsi terus bermunculan di republik ini, dilakukan oleh orang-orang hebat dan menurut gambaran publik bahkan tidak mungkin mereka melakukannya. Ada perwira tinggi polisi, jaksa, hakim --termasuk hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta politisi yang selalu terlihat moralis, ternyata busuk.

Begitu juga objek korupsi, selagi masih berbau uang, mereka tidak peduli. Karenanya, jangan heran bila pengadaan Al-Qur'an pun dikorupsi. Bahkan ayah dan anak menjadi tersangka dalam kasus yang sama.

Akhirnya, kita memang harus mengembalikan berbagai masalah besar negara ini kepada para pemimpin. Bila di atas longgar, maka akan longgarlah sampai ke bawah. Bila di atas tegas, maka sampai ke bawah, seluruh aparat tidak akan bisa main-main.

Lihatlah Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang mengembalikan aparatur pemerintahan ke tugas utamanya: melayani rakyat. Hanya berapa bulan memimpin, wajah ibukota langsung berubah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved