TRIBUN CORNER

Cara Ampuh Untuk Memiskinkan Para Penggarong Uang Rakyat

Sejak KPK menetapkan Irjen Djoko tersangka, para penyidik KPK terus memburu harta kekayaan Djoko dan keluarganya.

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo mulai disidang, Selasa (23/4/2013) kemarin. Sang jJendesal didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) roda dua dan roda empat di Korlantas Polri tahun anggaran 2011. Dalam dakwaan yang dibacakan para jaksa penuntut umum, kemarin, Djoko menerima keuntungan dari pengadaan proyek tersebut sebesar Rp 32 miliar.

Dari hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain Djoko, yeng menerima uang korupsi itu adalah Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto sekitar Rp 93,3 miliar, direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang sekitar Rp 3,9 miliar, serta Primkopol Polri sekitar Rp 15 miliar.

Bahkan, dalam dakwaan itu juga disebutkan bahwa uang haram itu mengalir ke kantor Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri yang saat itu dipimpin oleh Komjen Nanan Sukarna (kini Wakapolri). Irwasum adalah lembaga pemeriksa internal Mabes Polri yang bertugas memeriksa perusahaan pengikut tender untuk diloloskan sebagai peserta atau pemenang.

Jaksa menyebutkan bahwa Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, mencairkan uang senilai Rp 1,5 miliar kepada tim Irwasum untuk memastikan pra audit berjalan mulus. Hingga saat ini, tim Irwasum masih menjadi saksi, termasuk Nanan, juga sudah diperiksa sebagai saksi.

Tetapi, yang membuat kita bergidik bukanlah dakwaan korupsinya, tetapi dugaan melakukan tindak pencucian uang. Dakwaan inilah yang akan menjadi momok para koruptor ke depannya. Bukan saja lama hukuman--Irjen Djoko dituntut 20 tahun penjara--tetapi juga bisa membuat para napi korupsi miskin.

Sejak KPK menetapkan Irjen Djoko tersangka, para penyidik KPK terus memburu harta kekayaan Djoko dan keluarganya. Bahkan, aset yang diklaim warisan keluarga pun ikut disita  Begitu juga berbagai bisnis atau kekayaan yang diperoleh sebelum kasus ini mencuat. Bisa dibayangkan, bila semua harta kekayaan itu diambil, maka Djoko dan keluarganya benar-benar jatuh miskin, semiskin-miskinnya.

Memang, tidak ditampik bahwa sebvagian harta yang nilainya di atas Rp 100 miliar itu sebagian adalah harta bersih, bukan hasil korupsi. Tetapi, masalahnya adalah, dalam UU ini berlaku pembuktian terbalik. Artinya, Irjen Djoko harus bisa membuktikan bahwa seluruh kekayaan yang disita oleh KPK tersebut bukanlah dari hasil perbuatan korupsi dan kegiatan ilegal lainnya.

Bila harta itu tidak bisa dibuktikan sebagai harta yang bersih, maka akan dianggap sebagai hasil pencucian uang dan akan disita oleh negara. UU tindak pencucian uang ini sejatinya memang harus terus digunakan oleh para penyidik untuk memberi efek jera bagi para pejabat yang korupsi.

Hanya saja, hingga saat ini baru KPK yang menggunakan UU ini, sedangkan kejaksaan dan kepolisian belum. Inilah cara ampuh untuk memiskinkan para penggarong uang rakyat. Dipastikan, para koruptor ini tidak akan bisa lagi cengengesan di depan televisi, seperti yang selama ini kita lihat. (*)

Penulis: Alfian Zainal
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved