TRIBUN CORNER

Hukum dan Peradilan Indonesia di Mata Susno Duadji

Komjen (Pol) Susno Duadji kembali membuat heboh di Bandung Jawa Barat.

Komjen (Pol) Susno Duadji kembali membuat heboh. Sebanyak 50-an jaksa gagal mengeksekusi Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini dalam dua kasus korupsi yang sudah diputus pengadilan. Susno menolak dieksekusi karena menilai putusan bersalahnya cacat hukum.

Susno dinyatakan bersalah dalam dua kasus korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Sedangkan dalam kasus Pilkada Jabar, Susno, yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar, dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi.

Perkara Susno ini memang sempat menimbulkan polemik karena dinilai penuh rekayasa. Seperti diketahui, Susno adalah whistle blower untuk kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Susno menyebutkan bahwa petinggi Polri banyak yang terlibat mafia kasus dengan sejumlah makelar yang "ngantor" di Mabes Polri.

Akibatnya, Susno yang juga berperan membuka tabir megaskandal Bank Century kemudian dicopot dari jabatan Kabareskrim oleh Mabes Polri dan kemudian dijerat dengan dua kasus tersebut. Bahkan, dalam kasus PT SAL, Susno justru dituduh menerima uang dari pengacara dan makelar kasus yang dibongkarnya.

Susno kemudian mengajukan banding atas vonis 3,5 tahun yang diterimanya, namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Begitu juga kasasinya, juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, ternyata ada kekeliruan administrasi di pengadilan yang kemudian membuat hal ini multitafsir.

Pertama, nomor perkara Susno di PN ternyata berbeda dengan nomor perkara dalam putusan PT dan MA. Selain itu, putusan kasasi MA tertanggal 11 Februari 2013 itu hanya menyebutkan bahwa MA menolak kasasi Susno dan diwajibkan membayar biaya perkara Rp 2.500.

Tidak ada dalam putusan itu yang menyebutkan bahwa MA menguatkan putusan PN sebelumnya dan perintah penahanan terhadap terdakwa. Inilah yang membuat Susno menilai kejaksaan tidak bisa mengeksekusinya karena menganggap putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua batakl demi hukum.

Kesannya, Susno memang mencari-cari alasan. Tetapi, hal ini harus kita lihat dalam fenomena carut-marutnya intitusi peradilan kita. Kesalahan administrasi peradilan bisa menjadi masalah yang besar karena hal itu juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sesuai Pasal 197 KUHAP, hakim dalam memutuskan perkara, harus membuat pertimbangan dan keterangan secara lengkap. Dalam pasal itu, ada 11 item yang harus disebutkan dalam putusan hakim, termasuk Pasal 197 ayat (1) yang berbunyi perintah tahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Bila tidak, maka putusan pengadilan itu bisa dianggap cacat hukum.

Lebih berat lagi, Susno saat ini menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB). Karenanya, jangan heran bila ia menjadi semakin kuat karena ada nama besar pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra di belakangnya. (*)

Penulis: Alfian Zainal
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved