Indonesia Negara Agraris, Tapi Komoditi Bergantung Negara Lain?

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengharapkan Sensus Pertanian pada 1 sampai 31 Mei 2013 menghasilkan data yang akurat. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi di lapangan.

BPS adalah satu satunya lembaga yang mengeluarkan data sehingga Sensus Pertanian 2013 hendaknya lebih bagus dari kegiatan sebelumnya.

Ketua KTNA, Winarno Tohir, mengatakan di Jakarta, sensus tahun 2013 merupakan sensus sepuluh tahunan dengan biaya yang tinggi. BPS harus menghasilkan data yang akurat, jangan sampai ada kalibrasi data, yakni tidak sama antara data dengan di lapangan.

Ketidakakuratan data antara hasil sensus BPS dengan kondisi lapangan akan berdampak besar, terlebih lagi yang menyangkut produksi pangan nasional.

Data angka ramalan BPS untuk produksi padi, jagung dan kedelai, dari tahun ke tahun, tak pernah turun. Bahkan angka tetap juga terus membaik, namun impor juga meningkat.

Selama ini, BPS selalu menyatakan produksi pangan seperti padi, jagung, daging cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tetapi kenyataan, Indonesia masih selalu mengimpor.

Untuk menghasilkan data yang akurat, BPS seyogianya memanfaatkan teknologi modern saat melakukan sensus pertanian. Sensus juga menelan biaya besar, sekitar Rp 1,4 triliun.

Data akurat di bidang pertanian sangat menentukan pembangunan pertanian kedepan. Selain itu, berkaitan dengan kesejahteraan petani Indonesia.

Untuk itu, pemerintah harus lebih serius melaksanakan sensus pertanian dan memanfaatkan hasil sensus untuk  meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam merancang atau merumuskan kebijakan pembangunan, pembuat kebijakan harus berpijak pada data reguler dari instansi atau badan yang berwenang.

Permasalahan yang mencakup sektor pertanian hanya akan berhasil jika perancangan dan implementasi kebijakan berpihak pada sektor pertanian.

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik, setiap proses harus selalu berdasarkan data dan informasi yang benar dan terukur.

Benarkah proses berbiaya Rp 1,4 triliun itu akan menghasilkan masukan akurat yang akhirnya mampu menggenjot geliat perekonomian negara?

Kita semua tentu malu, Indonesia yang mengaku negara agraris, namun sejumlah komoditi masih harus bergantung dengan negara lain. Jawaban semua itu tampaknya masih perlu kita tunggu.