Breaking News:

Tribun Corner

Maraknya Pungutan Kepala Sekolah

Para wali murid SDN 006 Mangsang, Batam keberatan dengan inisiatif sekolah yang meminta uang tambahan Rp 500 ribu dengan istilah "uang partisipasi".

Penulis: | Editor:
Maraknya Pungutan Kepala Sekolah
Tribunnewsbatam.com/Argianto DA Nugroho
MOGOK - Para guru di SDN 02 Sei Panas, Batam mogok belajar mengajar protes kebijakan Kepala Sekolah, 15 Maret 2013.

Seiring berlakunya otonomi daerah, pengawasan dan sanksi sekolah yang melakukan pungutan liar ini berada di tangan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Oleh karena itu, masih maraknya pungutan di sekolah negeri, sebenarnya juga perlu menjadi bahan introspeksi Dinas Pendidikan.

Tentu tak sekedar menindak bagi mereka yang "tertangkap" melanggar--sebagaimana petugas pemadam kebakaran.

Kedepan sudah saatnya semua sekolah memiliki komitmen yang sama untuk menghapus segala pungli yang pada akhirnya justru memberatkan siswa, atau secara umum menjadi ganjalan dalam program wajib belajar.

Pepatah menyebutkan "untuk berhasil memang tak bisa lepas dari pengorbanan dan biaya. Akan tetapi semua itu ada aturan dan prosedurnya.

Menyadari pentingnya biaya pendidikan itulah, diharapkan semua sekolah mampu membuat perencanaan matang, dalam hal program kerja maupun perincian biaya yang harus ditanggung.

Kita mendukung langkah konkret untuk menindak bagi kepala sekolah bersangkutan. Diharapkan dengan sanksi yang tegas, pungutan-pungutan liar di Batam pun akan tereliminir.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved