Breaking News:

Embarkasi dan Debarkasi Batam 2013

Sebanyak 7.883 Jemaah Siap Diberangkatkan

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 tahun 2013 tentang penetapan embarkasi dan debarkasi haji tahun 2013 sebagai dasar operasional Embarkasi Batam.

Tribunnewsbatam.com/Candra P. Pusponegoro
Dari kiri ke kanan: Staf Ahli Bidang Agama dan Kesra Provinsi Kepri, Drs H Razali Wijaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepri, Drs H Handarlin H Umar (memegang menu makanan), dan Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Cepi Supriatna, saat mengecek simulasi menu konsumsi untuk Jamaah Calon Haji (JCH) di Hotel Pusat Informasi Haji (PIH), Batam Center, Senin (19/8/2013). 

BATAM, TRIBUN - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 tahun 2013 tentang penetapan embarkasi dan debarkasi haji tahun 2013 sebagai dasar operasional Embarkasi Batam.

Bandara Hang Nadim Batam ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji untuk Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan sebagian Provinsi Jambi.

Empat provinsi itu di antaranya Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau Daratan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Barat. Total jemaah yang akan diberangkatkan sebanyak 7.883 orang.

Dari Kepulauan Riau 795 orang, Provinsi Riau Daratan 4.031 orang, Provinsi Jambi 1.105 orang, dan Provinsi Kalimantan Barat 1.862 orang.

Sedangkan petugas kloter terdiri dari 90 orang. Mereka akan dirangkum dalam 18 kelompok penerbangan. Rinciannya, gelombang satu sebanyak 15 kloter dan gelombang dua sebanyak 3 kloter.

Komposisi kloternya, Provinsi Kepri terdiri kloter 1 dan 7, Provinsi Jambi kloter 2, 3, dan 4, Provinsi Riau kloter 4 s.d 14, dan Provinsi Kalimantan Barat kloter 14 s.d kloter 18.

Khusus jemaah Kepri, kloter 1 terdiri dari Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kabupaten Lingga.

Sedangkan kloter 7 dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Dengan terbitnya SK Menag ini menegaskan bahwa Embarkasi Batam sangat layak melayani jemaah dari empat provinsi.

Seperti keunggulan bandara yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan embarkasi. Antara lain status dan kemampuan bandar udara, jumlah calon jemaah haji dan fasilitas pelayanannya, serta teknis penyelenggaraan ibadah haji yang efektif dan efisien.

Ini sebagaimana SKB Menteri Agama dan Menteri Perhubungan RI Nomor 383 tahun 2004.

Halaman
123
Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved