Breaking News:

Zona Abu-Abu Memberikan Ruang Oknum Untuk Bermain Dan Tawar-Menawar

Warga binaan kasus narkoba sering kali mendominasi di setiap rumah tahanan (rutan).

Tribun Batam/Istimewa
Direktur Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Batam, Tredi Wibisaka SH. 

Sungguh besar dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai makan para pengguna selama dalam tahanan. Belum lagi termasuk seragam warga binaan.

Pengguna lebih pantas disebut korban yang harus dipulihkan keadaannya dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun tampaknya hal itu tidak menjadi perhatian para penyidik.

Kesadaran penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang merupakan pintu gerbang penegakan hukum nampaknya kurang apabila tidak ingin disebut tidak ada.

Pada tingkat kepolisian penerapan pasal 127 UU Narkotika jarang diterapkan, kalaupun ada pengguna yang dijerat melalui pasal 127 UU Narkotika pastilah bukan orang yang sembarangan.

Misalnya pengguna yang merupakan public figure atau orang terkenal. Sehingga muncul banyak dugaan pasal tersebut seperti dijadikan sebagai “bargaining power” dengan kata lain adanya tawar-menawar antara oknum kepolisian dengan pengguna.  

Penulis sering menerima informasi dari penghuni rutan saat menerima konsultasi usai melakukan penyuluhan hukum di rutan.

Pengguna yang dijerat dengan pasal 127 UU Narkotika umumnya dimintai sejumlah setoran yang besarnya beragam, tergantung permintaan oknum kepolisian.

Melihat fenomena tersebut, kiranya pemerintahan yang baru dapat mengintruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar pengawasan terhadap tindakan penyidikan dalam kasus narkoba.

Terutama pengguna lebih diperketat dan memberi gigi kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait laporan dari masyarakat terhadap tindakan oknum kepolisian. Yang diduga “bermain” dengan pasal 127 UU Narkotika, yang selama ini terkesan seperti “macan ompong”.

Penulis juga mengharapkan adanya pembaharuan terhadap UU Narkotika oleh DPRRI yang baru saja bertugas. Sehingga nanti di dalamnya undang-undang tersebut terdapat definisi yang jelas antara pengguna, penyalahguna, dan pecandu.

Agar di lapangan tidak ada lagi zona abu-abu yang memberikan ruang kepada oknum kepolisian yang nakal untuk “bermain”. (*Penulis merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved