Breaking News:

Zona Abu-Abu Memberikan Ruang Oknum Untuk Bermain Dan Tawar-Menawar

Warga binaan kasus narkoba sering kali mendominasi di setiap rumah tahanan (rutan).

Tribun Batam/Istimewa
Direktur Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Batam, Tredi Wibisaka SH. 

Oleh: Tredi Wibisaka, SH*

Warga binaan kasus narkoba sering kali mendominasi di setiap rumah tahanan (rutan). Setidaknya begitulah yang terjadi di empat rutan di dua kota. Yakni tiga rutan DKI Jakarta (Cipinang, Salemba, Pondok Bambu) dan satu rutan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau rutan Batam

Sudah sekitar empat tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai sekarang November 2014, penulis bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron rutin melakukan penyuluhan hukum mengenai hak-hak tersangka di rutan.

Berdasarkan daftar konsultasi yang penulis dapatkan, rata-rata memang kasus narkoba yang paling banyak menjadi warga binaan. Kebanyakan dari warga binaan yang tersangkut dengan kasus narkoba adalah “penguna”.

Rata-rata mengunakan sabu-sabu dan ganja, dengan barang bukti yang berkisar antara 0,2 gram sampai dengan 0,6 gram. Para pengguna tadi umumnya dijerat mengunakan pasal 111 Jo. pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan paling tinggi dua belas tahun penjara.

Penyidik kepolisian nampaknya “membabi buta” dan menyamaratakan pengguna dengan penanam, pemelihara, pemilik, dan penyimpan. Seharusnya pengguna lebih layak dijadikan korban yang harus dipulihkan.

Alangkah boros negara ini harus membiayai penguna yang jumlahnya ribuan atau mungkin jutaan di seluruh Indonesia. Apabila masing-masing dikenakan hukuman paling rendah empat tahun penjara.

Bayangkan! Banyak biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memberi makan seorang saja bila terpenjara selama empat tahun dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut;

Empat tahun jumlahnya sebanyak 1.460 hari. Dengan tiga kali makan per harinya sudah cukup terasa nominalnya. Misalnya harga nasi per bungkus Rp5.000,00 maka totalnya 1.460 hari x 3 x Rp5.000,00 = Rp21.900.000,00.

Sungguh besar dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai makan para pengguna selama dalam tahanan. Belum lagi termasuk seragam warga binaan.

Pengguna lebih pantas disebut korban yang harus dipulihkan keadaannya dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun tampaknya hal itu tidak menjadi perhatian para penyidik.

Kesadaran penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang merupakan pintu gerbang penegakan hukum nampaknya kurang apabila tidak ingin disebut tidak ada.

Pada tingkat kepolisian penerapan pasal 127 UU Narkotika jarang diterapkan, kalaupun ada pengguna yang dijerat melalui pasal 127 UU Narkotika pastilah bukan orang yang sembarangan.

Misalnya pengguna yang merupakan public figure atau orang terkenal. Sehingga muncul banyak dugaan pasal tersebut seperti dijadikan sebagai “bargaining power” dengan kata lain adanya tawar-menawar antara oknum kepolisian dengan pengguna.  

Penulis sering menerima informasi dari penghuni rutan saat menerima konsultasi usai melakukan penyuluhan hukum di rutan.

Pengguna yang dijerat dengan pasal 127 UU Narkotika umumnya dimintai sejumlah setoran yang besarnya beragam, tergantung permintaan oknum kepolisian.

Melihat fenomena tersebut, kiranya pemerintahan yang baru dapat mengintruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar pengawasan terhadap tindakan penyidikan dalam kasus narkoba.

Terutama pengguna lebih diperketat dan memberi gigi kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait laporan dari masyarakat terhadap tindakan oknum kepolisian. Yang diduga “bermain” dengan pasal 127 UU Narkotika, yang selama ini terkesan seperti “macan ompong”.

Penulis juga mengharapkan adanya pembaharuan terhadap UU Narkotika oleh DPRRI yang baru saja bertugas. Sehingga nanti di dalamnya undang-undang tersebut terdapat definisi yang jelas antara pengguna, penyalahguna, dan pecandu.

Agar di lapangan tidak ada lagi zona abu-abu yang memberikan ruang kepada oknum kepolisian yang nakal untuk “bermain”. (*Penulis merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved