KPU Karimun Minta Rp 13,5 M, Honor Petugas Capai Rp 5 M

Laporan Tribunnews Batam, Rachta Yahya

TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) menggelar hearing bersama Komisi I DPRD Karimun bidang Hukum dan Pemerintahan dan Sekda Pemkab Karimun, Senin (16/3/2015).

Hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) membahas persiapan Pilkada serentak di Kabupaten Karimun, Desember mendatang.

Meski belum terlalu detil, saat hearing itu, KPU sempat menyampaikan perihal besaran anggaran yang mereka butuhkan yakni sekitar Rp 13,5 miliar.

Dari usulan anggaran tersebut, honorium petugas merupakan pos yang paling besar menyedot anggaran yakni mencapai Rp 5 miliar.

Kemudian diikuti pos anggaran untuk logistik, sosialisasi dan lain sebagainya. Hearing dipimpin Ketua Komisi I, HM Taufiq dan dihadiri anggota Komisi I lainnya, dari Pemkab Karimun hadir Sekda TS Arif Fadillah, sedangkan dari KPU dipimpin Ketuanya Ahmad Sulton.

“Meski belum terlalu mendalam membahas, tapi kami sempat diminta menyampaikan berapa kira-kira anggaran yang kami butuhkan yakni sekitar Rp 13,5 miliar. Honorium petugas seperti PPK, PPS dan sebagainya, pos yang paling besar, sekitar Rp 5 miliar lebih,” ujar Komisioner KPU, Eko Purwandoko, Selasa (17/3/2015).

Hal hampir senada juga dikatakan Ketua KPU, Ahmad Sulton. Anggaran sekitar Rp 13,5 miliar tersebut masih berupa usulan yang kesemua akan dibahas kembali lebih detil dengan DPRD Karimun, Pemkab Karimun dan Pemprov Kepri.

Anggaran tersebut kemungkinan akan diperoleh dengan cara sharing dana antara Pemkab Karimun dengan Pemprov Kepri. Saat ini pihaknya masih menunggu pembahasan dengan Pemprov Kepri.

“Tapi bagaimana teknis sharing dananya antara Pemkab dengan Pemprov, kami belum tahu. Sampai sejauh ini, kami belum ada menerima undangan dari Pemprov,” kata Sulton.