Ingat! Komisioner KPU Non-Aktif Tak Boleh Bekerja Lagi Sampai Kapanpun

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- ‎Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menegaskan anggota‎ KPU yang sudah dinonaktifkan tidak boleh bekerja lagi.

Meskipun dimenangkan oleh pengadilan, menurutnya, sampai kapanpun putusan DKPP bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang.

"Anggota KPU lalu yang sudah dinonaktifkan tidak bisa bekerja lagi. PTUN tidak berhak menilai keputusan DKPP‎. DKPP adalah peradilan etika, bukan hukum. Jadi kalau ada hakim hukum menilai hasil peradilan etika, itu hakimnya tidak mengerti masalah etika," ujar Jimly di Politeknik Negeri, Selasa (26/5/2015).

Menurut Jimly, jika DKPP membuktikan ada pelanggaran kode etik, ‎belum tentu didalamnya ada pelanggaran hukum.

"Sesuatu yang melanggar hukum, pasti melanggar etika. Tapi sesuatu yang melanggar etika, belum tentu melanggar hukum," kata dia.

Hal itu ditegaskan Jimly mengingat pengalaman pemilihan umum di Batam pada tahun 2014, ‎dimana ada kasus yang menyangkut soal laporan-laporan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Bawaslu.

Ia berharap, pada Pemilukada ini, KPU dan Bawaslu dapat betul-betul bekerja untuk melayani para pemilih, kandidat kepala daerah, serta para partai politik yang ‎mengusung kandidat.

"Mudah-mudahan dengan pelajaran kasus tahun lalu, tidak akan terjadi lagi di Batam. KPU dan Bawaslu harus bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan Pilkada di Batam bisa berlangsung dengan baik, bahkan menjadi salah satu model contoh pilkada yang berintegritas," tutur Jimly.

Menurut Jimly, kedua lembaga tersebut harus mampu memberikan layanan yang sama dan sesuai dengan peraturan undang-undang serta kode etik.

"Rule of law harus ditegakan, rule of ethic harus dijalankan. Dengan semangat melayani, Netral dan independen, Insya Allah pilkada akan berhasil," kata dia.

Di lain sisi, ia pun mengimbau agar para peserta Pemilukada juga tidak lupa membantu proses mencapai integritas tersebut. Kandidat diharapkan jangan memanfaatkan hal-hal yang melanggar.