Citizen Journalism

Produsen Kepalsuan (Menyoal Kepemilikan Ijazah Palsu)

Ijazah adalah seonggok kertas yang menjadi saksi atas keterlibatan seseorang dalam proses belajar dalam beberapa masa.

Produsen Kepalsuan (Menyoal Kepemilikan Ijazah Palsu)
IStimewa
Eulis Cahya Tarbiyah, S.Sos., M.A, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Putera Batam 

Kata yang tepat bagi mereka adalah berbahaya. Berpotensi berbahaya maksudnya jika pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran tanpa beban moral dalam lingkungan kita.

Berbahaya karena akan menebar dan mengajarkan arti kepalsuan dan mental kerdil. Mereka akan menyebarkan tradisi tidak mau bekerja keras, watak mau menang sendiri dan mental “membeli” tanpa mau berproses.

Mereka adalah pembeli kepalsuan yang harus segera dideteksi, dicari dan ditemukan. Mendeteksi di mana keberadaannya. Mencari di posisi mana mereka beraksi. Menemukan mereka untuk digerebek dan dihukum.

Sederhananya, para pembeli kepalsuan harus dibikin jera hingga tidak mentang-mentang berduit terus seenaknya membeli ijazah palsu. Mereka pengidap penyakit sosial yang harus direhabilitasi dan diajari suka dukanya orang bersekolah hingga mendapat ijazah sebenarnya.

Produsen Kepalsuan Baru
Pemilik ijazah palsu akan hanya melahirkan kepalsuan-kepalsuan selanjutnya. Pada awalnya dia adalah konsumen kepalsuan yang berubah bentuk menjadi produsen beragam kepalsuan-kepalsuan yang baru.

Produsen bergelimang dalam ruang kepalsuan untuk mendistribusikannya kepada siapa saja yang ada di sekelilingnya.

Alur kepalsuan dapat dirunut dari beberapa tahapan sebagai berikut; pertama, sebagai pembeli dan pemilik ijazah palsu sama halnya dengan memiliki ilmu palsu.

Ilmu yang tidak pernah didapat, diketahui, dimengerti, dimiliki bahkan tidak pernah dikuasainya. Seolah-olah saja dia berilmu namun sejati keberadaan ilmunya tidak pernah ada alias nihil.

Kedua, jika gelar akademik palsu tersebut dipakai untuk mendapatkan jabatan tertentu, maka bisa dipastikan bahwa jabatannya pun tetap asli namun spiritnya yang palsu.

Asumsinya, spirit kepalsuan akan menodai jabatan baik tersebut. Produk kebijakan dari hasil jabatan tersebut dapat saja berbuah penyelewengan karena spirit awalnya adalah kesalahan.

Ketiga, mendapat penghasilan dari ijazah palsu sama dengan mendapat penghasilan yang tidak jauh dari arti kepalsuan. Jika demikian, pendapatan finansial yang diperoleh tersebut sama dengan pendapatan rejeki panas dari hasil menipu. Apa jadinya hasil rejeki demikian jika dikonsumsinya dan dimakan keluarganya?.

Nampaknya moralitas tidak mendapat tempat dalam kerja-kerja produsen kepalsuan baru. Alur tersebut pada penjumlahan akhirnya akan melahirkan apa yang disebut praktek haram.

Praktek yang tidak dibenarkan dalam tatanan sosial manapun. Sesuatu yang haram sebagai modalnya akan membuahkan hasil yang tidak halal sebagai keuntungannya. Haram niat, tindakan dan hasil pelakunya.

Dari proses awal sampai akhir, prosesi “menipu” mendapat tempat yang baik. Wacana agama apapun akan menolaknya. Wacana sosial berlaku demikian, hampir tidak bertolak belakang dengan agama.

Adat istiadat masyarakat manapun juga tidak sepakat dengan artikulasi penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang meresahkan tatanan sosial bahkan berpotensi memporak-porandakan.

Pada konteks hukum, penjual dan pembeli gelar akademik masuk dalam kategori pelaku kejahatan serius dalam transaksi pemalsuan dokumen negara. Mengadili dan mengurungnya dalam rumah tahanan adalah benar adanya. Sebuah konsensus yang logis dan masuk diakal.

Siapa Bertanggungjawab?
Pada posisi mikro, adalah tugas kepolisian untuk mengembangkan kasus memalukan bagi dunia pendidikan kita. Bersama dengan institusi yang lain dan menggandeng masyarakat niscaya kepolisian dapat segera mendapat tangkapan besar.

Komitmen tersebut bisa dilakukan dengan menemukan penjual ijazah palsu, mengetahui institusinya, melacak pembelinya dan menangkap satu persatu untuk diadili dengan seberat-beratnya.

Pada sisi makro, negara dalam hal ini tidak boleh tinggal diam. Negara harus bertanggungjawab penuh menyelesaikannya. Institusi apapun dalam negara ini berhak mengecam bahkan “memarahi” praktek pembodohan ini. Pada saatnya, membiarkan kepolisian bekerja sendiri dalam menelisik kasus hasil pendidikan gila ini tidak menjadi tepat adanya.

Faktanya demikian. Berbondong-bondong kecaman bergulir atas siapa yang memakai gelar palsu. Dari pucuk tertinggi negeri ini, agamawan, budayawan, politisi, petani, buruh, mahasiswa, pegawai negeri/swasta dan apalagi guru/dosen/pejabat pendidikan telah bahu-membahu mencari tahu, mencatat dan melaporkan praktek “pembunuhan” terhadap spirit pendidikan.

Di belakang kita barisan generasi muda yang siap menjadi penerus bangsa besar ini. Generasi yang harus diselamatkan dari kelamnya kelakuan nakal para orang tua yang tidak bisa ditolerir.

Tradisi menipu yang kerap dilakukan oknum generasi dewasa/tua dalam ranah pendidikan harus segera ditebas agar tidak membesar dan mengancam generasi muda.

Mencegah dan menghabisi bibit penyakit semacam ini layak dikampanyekan sebagai isu nasional. Sesegera diumumkan sebagai isu bersama, secepatnya dituduh sebagai musuh bersama, dan memvonisnya bersalah adalah keniscayaan. Tindakan tersebut adalah amoral, mencederai dan berstatus musuh yang harus dihentikan dan diamankan.

Maka tanpa perlu menunggu lama lagi, sudah waktunya didengungkan “perang” terhadap praktek mafia pemalsuan gelar akademis. Butuh fast response bersama-sama untuk menabuh genderang perang demi melindungi anak cucu kita nanti.

Kita berharap dari pembasmian “coro” ijazah palsu ini kelak generasi mendatang tidak melakukan hal yang sama. Mereka berhak diberi pendidikan yang lebih baik, bermartabat dan terlepas dari budaya menipu.

Menipu salah satu budaya jahiliyah yang tidak boleh dibiarkan langgeng abadi dalam lingkup lingkungan kita. Kesalahan yang dilanggengkan lambat laun akan menjelma menjadi kebenaran karena telah menjadi kebiasaan.

Lingkungan harus disehatkan dengan kerja keras kita saat ini. Kerja keras membasmi yang bathil demi penyediaan alam pendidikan yang bebas dari tipu menipu dan budaya instant ala ijazah palsu.(*)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved