Bareskrim Polri Keluarkan SP3 Kasus Penggelapan BCC Hotel Batam

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus penggelapan BCC.

Bareskrim Polri Keluarkan SP3 Kasus Penggelapan BCC Hotel Batam
tribunnews batam/zabur
Hendie Devitra, kuasa hukum Tjipta Fudjiarta menunjukan surat SP3 yang dikeluarkan Bareskrim Polri, Selasa (7/7/2015) malam. 

Laporan Tribunnews Batam, Zabur Anjasfianto

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus penggelapan BCC.

Penggelapan tersebut atas laporan Polisi Nomor LP/587/VI/2014/Bareskrim tanggal 9 Juni 2014, terkait laporan Conti Chandara terhadap Tijipta Fudjiarta, yang dituduhkan melakukan penggelapan.

"Dalam SP3 itu, ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Brgjen (Pol) Drs Victor Edison Simanjuntak, tertanggal 1 Juli 2015," kata Hendie Devitra SH MH, kuasa hukum dari Tjipta Fudjiarta, Selasa (7/7/2015) malam.

Dalam surat itu memutuskan menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/587/VI/2014/Bareskrim tanggal 9 Juni 2014, tentang dugaan tindak pidana pinipuan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta authentik dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan pasal. 372 KUHP, yang dilaporkan Conti Chandra dengan terlapor Tjipta Fudjiarta, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Kemudian, memberitahukan penghentian penyidikan kepada pihak Kejaksaan (Jampidum Kejagung RI) dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

Hendie Devitra mengatakan SP3 yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri bahwa apa yang dituduhkan telapor dalam hal ini Conti Chandra tidak terbukti.

Bahkan saat dilakukan gelar pekara tanggal 23 Juni 2015, penyidik tidak menemukan adanya tindak pidana.

"Dengan dikeluarkan SP3 ini, sebagai bukti bahwa apa yang dituduhan oleh terlapor tidak masuk dalam tindak pidana. Dan saat ini, kita menunggu hasil dari persidangan dan kepada pihak-pihak tidak memberikan opini," ujar Hendie.

Sementara terkait masalah surat keterangan notaris Anly Cenggana yang menyatakan bahwa akta nomor 13 tentang pendirian PT Bangun Megah Semesta (MBS) belum pernah dibatalkan dan masih berlaku pengurus atau direksi.

Halaman
123
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved