BP Batam Khawatir Isu UMK Dimanfaatkan Saat Pemilukada

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- ‎Menjelang akhir tahun 2015 ini, ada dua agenda penting yang akan terlaksana di Kepri, pembahasan upah minimum dan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Kekhawatiran pun timbul bahwa pembahasan UMK akan dikait-kaitkan dengan Pemilukada.

‎Badan Pengusaha (BP) Batam mengharapkan agar Pemilukada dan pembahasan UMK itu bisa berjalan lancar.

Semua pihak terkait dua agenda besar di Batam itu, diharapkan mampu bersama-sama menjaga kondisi tetap aman.

Jika kondisi Batam tidak aman, selain investasi, kondisi ekonomi di daerah terancam mudah goyang.

"Kita konsentrasi dengan UMK. Tapi, dikhawatitkan dalam perjalanan pembahasannya, ada yang memanfaatkan dan dikaitkan dengan Pemilukada. Jangan sampai soal UMK nanti dikait-kaitkan dengan Pemilukada," ujar Purnomo Andiantono, Direktur Humas dan Promosi BP Batam sesaat usai melaksanakan pertemuan tertutup dengan Disnaker, Kepolisian serta serikat buruh/pekerja, Rabu (5/8/2015).

Ia mengharapkan ada koordinasi yang baik antara para buruh, pengusaha dan pemerintah. Menurutnya, pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Disnaker, Kepolisian, SPSI, SBSI, dan SPMI itu untuk meningkatkan hubungan komunikasi antara pihak-pihak tersebut.

"Kami berharap besar diantara pihak yang membahas ini bisa saling membuka jalur komunikasi. Sifatnya supaya hubungan koordinasi kami semakin baik mendekati penentuan UMK akhir tahun ini. ‎Sebab kalau tidak kondusif, kondisi ekonomi kita bisa goyng. Biaya hidup bisa akan merangkak naik terus-menerus," tuturnya menjelaskan agenda pertemuan tertutup itu.

Walaupun para pihak sudah bertemu satu forum dengan para buruh, namun untuk urusan demo ataupun mogok kerja tetap tidak bisa dilarang.

Hal itu karena sudah diatur dalam ketentuan sebagai hak buruh.

Hanya saja, ia meminta agar semua pihak untuk mengikuti mekanisme dalam penanganan persoalan perburuhan.

Tak terkecuali untuk buruh yang harus juga mematuhi aturan dan larangan terkait kegiatan aksi.

"Mekanismenya silahkan dijalankan dengan benar. Tidak ada permintaan pengusaha agar tidak ini atau itu," ucap dia.