Gara-gara Pilkades, DPRD dan Pemkab Bintan Bersitegang?

Akhir-akhir ini hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bintan memanas.

Istimewa
Ilustrasi Pilkades 

Laporan Tribun Batam, Eko Setiawan

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BINTAN - Akhir-akhir ini hubungan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bintan memanas.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prinsip antara kedua belah pihak terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 20 Desa di Kabupaten Bintan.

Wakil Komisi I DPRD Kabupaten Bintan M Yatir yang juga merupakan ketua Pansus untuk Pilkades Bintan mengatakan, dalam surat Gubernur tertanggal 23 Juni 2015 No 576/140/SET dipoin ke 4, dikatakan bahwa bagi Kabupaten yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepela Desa, dapat diteruskan dengan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan Ketentuan dan Peratuiran Undang-Undang yang berlaku.

Sementar, untuk di Kabupaten Bintan sendiri Pansus Pilkades dari DPRD sudah menjalanakan Sosialisasi ke beberapa Desa dan menyiapkan anggaran untuk Pilkades ini.

Namun sayang, Pemerintah Kabupaten Bintan menunda pelaksaan Pilkades serentak hingga 2017 mendatang.

"Dalam surat gubernur sudah diterangkan kalau jika tahapan sudah dimulai, pilkades dapat diteruskan. Mengapa saat ini Pemkab melakukan penundaan apa alasan semua ini," sebut Yatir ketika itu.

Menanggapi masalah ini, Penjabat (Pj) Bupati Bintan Doli Boniara mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui permintaan dari DPRD tersebut.

Dan ia sendiri sudah berkordinasi dengan Biro pemerintahan Provinsi Kepri. Namun ia tidak mau gegabah, ia akan menunggu jawaban langsung dari Gubernur Kepri nantinya. Apakah proses ini akan dilanjutkan atau akan ditunda.

"Begitu saya dilantik saya langsung mendapatkan data dan pertanyaan dari teman-teman di DPRD. Saya juga sudah panggil Asisten 1 menanyakan surat Gubernur itu dan mengambil sikap. Yang jelas saat ini kita masih menunggu jawaban dari Gubernur," sebut Doli saat ditemui awak media, Minggu (23/8) di Lagoi Bay.

Menurut Doli, dia menjabat sebagai Pj Bupati setelah situasi yang kurang kondusif ini.

Intinya Doli berharap, apapun keputusan yang diambil nanti agar tidak ada perpecahan antara kedua belah pihak.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved