Hadapi MEA, Pemko Bahas Antisipasi Penyebaran Penyakit

Laporan Tribunnews Batam, M Ikhwan

TRIBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Hotel Aston, Kamis (17/9/2015). 

Pertemuan ini untuk membahas persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Memang kondisi darurat ini belum terjadi. Tapi kita memprediksikan bisa saja terjadi di Tanjungpinang. Seperti terserang Mers, Ebola, Corona. Karena kalau di luar negeri terjadi, berarti mungkin saja di daerah kita terjadi. Jadi melalui kegiatan ini kita siapkan rencana penanganannya," kata Rustam Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan Pemko Tanjungpinang akan kondisi darurat kesehatan masyarakat itu.

Terlebih, katanya, Kota Tanjungpinang berada di wilayah perbatasan. Ancaman kondisi darurat kesehatan masyarakat dari luar negeri seperti penyebaran virus korona di Korea dan lainnya sangat berpeluang terjadi di Kota Tanjungpinang. 

"Terlebih akan menghadapai MEA. Itu salah satu pertimbangan kita diperbatasan lintas negara. Karena lalu-lintas manusia makin intensif. Dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam negeri. Baik perjalanan sosial, wisata dan sebagainya. Ini bisa membawa kemungkinan darurat kondisi kesehatan masyarakat," katanya.

Terlebih, katanya, Kota Tanjungpinang semakin terbuka dengan akan beroperasinya bandara Busung dan Terminal Fery Berakit. 

Sehingga penanggulangan kondisi darurat kesehatan harus dipikirkan sejak saat ini.

Dia menjelaskan, dokumen Rencana Kontijensi Penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarat nantinya akan dibukukan. Dokumen tersebut bisa dipakai hingga kapan saja. Selama asumsi yang digunakan tidak berubah.

Kegiatan yang digelar selama dua hari itu diikuti 50 peserta dari lintas instansi. Seperi Dinas Kesehatan, Perwakilan Rumah Sakit, pukesmas, Pos Kesehatan Pelabuah, PMI, Dinsosnaker, BPBD, Dinas Pendidikan, TNI dan Polri. (*)