Kementrian Keuangan Tagih Tunggakan Perusda Anambas Rp 480 juta

Pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan meminta tunggakan biaya pendaratan pesawat yang dioperasikan oleh pihak sebelumnya (Perusda,red)

Kementrian Keuangan Tagih Tunggakan Perusda Anambas Rp 480 juta
tribunnews batam/sm rohman
Gubernur Kepri HM Sani (baju putih) saat mendarat di Bandara Palmatak, Anambas, Rabu (5/8/2015). 

Laporan Tribunnews Batam Septyan Mulia Rohman

TRIBUNNEWSBATAM.COM, ANAMBAS – Kendala yang dihadapi TransNusa untuk mengoperasikan rute penerbangan seakan tak berujung.

Setelah usai soal perizinan mengenai slot time yang sudah dikantongi oleh pihak maskapai, kini kendala lain menghadang untuk merealisasikan penerbangan Batam-Anambas yang dijadwalkan terbang selama dua kali (Senin & Kamis,red) dalam satu minggu itu.

Kendala tersebut ‎muncul setelah Pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan meminta tunggakan biaya pendaratan pesawat (landing fee,red) yang dioperasikan oleh pihak sebelumnya (Perusda,red) diketahui mengalami tunggakan.

Tidak tanggung-tanggung, besaran tunggakan yang harus dibayarkan sebagai syarat agar pesawat tersebut dapat mendarat mulus mencapai Rp 480 juta.

‎"Ada beberapa hal lagi yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, Kemenkeu meminta pembayaran landing fee yang sebelumnya belum dibayarkan. Untuk penandatanganan surat tanggungjawab bila terjadi sesuatu hal di Bandara Khusus Matak, sudah ditandatangani antara Dirut Perusda Anambas dengan perwakilan maskapai Jum'at (16/10/2015) kemarin di Halim Perdanakusumah Jakarta," ujar Masykur Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Anambas Rabu (21/10/2015).

Masykur menjelaskan, biaya landing fee yang belum disetorkan itu terhitung sejak Agustus 2014 hingga Desember 2016. Adapun biaya untuk satu kali pesawat melakukan landing besarannya mencapai Rp 664 ribu.

Mengenai biaya landing fee ini, Masykur pun berupaya untuk mengkomunikasikan hal ‎itu kepada TransNusa. Tidak hanya Masykur, dari informasi yang diterimanya, pihak Perusda juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu agar‎ memberikan penangguhan waktu terkait pembayaran landing fee ini.

"Ini yang tengah kami upayakan kepada pihak maskapai. Kami berharap, ada titik temu agar penerbangan segera dinikmati oleh masyarakat," ungkapnya.

Persoalan mengenai landing fee, khususnya mengenai rencana masuknya TransNusa melayani penerbangan komersil ke Anambas diakui Masykur sudah mendapat persetujuan dari pihak TransNusa.

Dalam konferensi pers di Media Center serta dihadiri oleh Direktur Administrasi dan Keuangan Perusda Anambas Sejahtera belum lama ini, Masykur menyebutkan pihak TransNusa bersedia membayar landing fee bila TransNusa sudah beroperasi melayani rute penerbangan Anambas.

Editor: Rio Batubara
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved