Upah Buruh 2016

Setuju Bentuk Tim Kerja Lintas Komisi, Tapi Agung Tidak Akan Ubah UMK Batam

"Saya tidak bisa menerbitkan kebijakan lain. Saya juga tidak akan merevisi SK saya sebelumnya," kata Agung

Setuju Bentuk Tim Kerja Lintas Komisi, Tapi Agung Tidak Akan Ubah  UMK Batam
tribun/thomlimahlimhaekin
Pertemuan Pj Gubernur Kepri Agung Mulyana dengan Anggota DPRD Kepri dan Perwakilan Buruh, Senin (30/11/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG -  Pertemuan antara Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, anggota dan ketua DPRD Kepri serta perwakilan serikat pekerja di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (30/11/2015) memberikan harapan baik bagi buruh.

Ada kesepakatan baru yang dihasilkan dari pertemuan bersama dengan durasi waktu sekitar satu jam itu.

Semua pihak yang hadir dalam pertemuan itu menyepakati pembentukan Tim Kerja Lintas Komisi di DPRD Kepri guna membahas permasalahan UMK Batam ini.

"Dewan akan membantuk tim kerja lintas Komisi untuk membahas permasalahan UMK Batam ini. Hasil pertemuan itu akan jadi rekomendasi untuk diberikan kepada saya," kata Agung kepada awak media usai menghadiri pertemuan tersebut, Senin (30/11/2015) sore.

Kendatipun bakal menerima pertimbangan lain dari hasil kerja anggota dewan, Agung tetap berpegang pada prinsip bahwa dirinya tidak akan mengubah atau merevisi surat keputusan (SK) yang sudah dikeluarkannya untuk UMK Batam.

Dia juga menegaskan tidak akan mengeluarkan SK lain yang isinya masih berkaitan dengan UMK Batam.

"Saya tidak bisa menerbitkan kebijakan lain. Saya juga tidak akan merevisi SK saya sebelumnya. Saya tetap berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Tetapi kalau ada penambahan berupa penjelasan melalui surat edaran (SE), saya kira tidak jadi masalah," kata Agung.

Menurut Agung, komponen yang tercantum dalam PP Nomor 78 itu sangat membantu buruh apalagi ketika mereka harus berhadapan dengan masyarakat ekonomi asia (MEA) dan bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

Dia menjelaskan, poin yang paling ditekankan dalam MEA adalah pengalaman dan kompetensi.

"Nanti tenaga kerja asing masuk dan mereka berkompetensi akan bersaing dengan buruh kita.

Kalau buruh sekarang meminta upah kelompok usaha (UKU) maka tenaga kerja asing juga akan meminta UKU. Bahkan nilai UKU yang mereka minta lebih besar. Karena mereka punya sertifikasi. Bisa saja para buruh kita tersingkir," jelas Penjabat Gubernur Kepri itu.

Ia mengajak para buruh memahami maksud pemerintah menetapkan UMK berdasarkan PP Nomor 78 tanpa memasukkan UKU. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved