Upah Buruh 2016

Serikat Pekerja di Tanjungpinang akan PTUN-an SK Penjabat Gubernur Kepri Soal UMK

Gelombang protes terhadap surat keputusan (SK) Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana tentang penetapan angka UMK terus dilakukan.

Serikat Pekerja di Tanjungpinang akan PTUN-an SK Penjabat Gubernur Kepri Soal UMK
tribunnews batam/alvin
Ribuan buruh dan pekerja di Batam, Provinsi Kepri, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Walikota Batam, dengan bertelanjang dada, Jumat (27/11/2015). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Gelombang protes terhadap surat keputusan (SK) Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana tentang penetapan angka upah minimum kabupaten/kota (UMK) masih terus dilancarkan oleh serikat pekerja.

Protes tersebut antara lain digelar oleh serikat pekerja dari Batam dengan mendatangi kantor Pemko dan DPRD Kepri dari Selasa sampai Jumat pekan lalu.

Mereka meminta dukungan anggota dewan untuk mempengaruhi Penjabat Gubernur Kepri merevisi SK-nya.

Protes yang hampir sama diutarakan oleh serikat pekerja di Tanjungpinang.

Serikat pekerja bahkan bertekad membawakan SK Penjabat Gubernur Kepri itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mem-PTUN-kan SK Penjabat Gubernur Kepri. Itu sudah pasti,"tegas Ajin Afyendri, Koordinator Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KC KSPSI) Kota Tanjungpinang kepada Tribun, Selasa (1/12/2015) pagi.

Menurut Ajin, Penjabat Gubernur Kepri memang telah mengeluarkan SK penetapan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Dalam PP tersebut tidak tercamtun komponen kebutuhan hidup layak (KHL) tetapi mengakomodir nilai inflasi dan produk domestik bruto.

"Memang dalam PP tersebut tidak ada amanat untuk KHL. Namun, angka UMK Tanjungpinang pada 2016 yang dihitung berdasarkan PP Nomor 78 justru lebih kecil dari angka UMK berdasarkan penghitungan KHL. Sementara angka UMK kabupaten/kota lainnya lebih tinggi dari angka UMK berdasarkan penghitungan KHL," jelas Ajin lagi.

Dalam SK-nya Penjabat Gubernur Kepri menetapkan angka UMK Tanjungpinang sebesar Rp 2.179.825.

Selain menetapkan angka UMK, Penjabat Gubernur Kepri juga menyertakan sejumlah penjelasan antara lain angka UMK tersebut dikenakan untuk para buruh yang bekerja di bawah satu tahun, upah para buruh yang sudah bekerja selama lebih dari setahun dinaikkan sesuai perundingan dengan pihak perusahaan dan perusahaan yang sudah menetapkan upah buruh di atas angka UMK dilarang menurunkan lagi upah buruhnya.

"Dalam SK Penjabat Gubernur Kepri tercantum angka UMK Tanjungpinang sebesar Rp 2.179.825. Namun, penghitungan KHL yang dilakukan sampai Oktober 2015 mengharus angka UMK sebesar Rp 2.186.000. Nah, ini bagaimana!?" tegas KC KSPSI Kota Tanjungpinang ini. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved