Agung Mulyana Ingin Lebih Cepat Kembali ke Jakarta. Ada Apa Ya.

"Kalau memang seperti ini, maka saya sih akan lebih cepat berangkat dari sini dan kembali ke Jakarta," kata Agung

Agung Mulyana Ingin Lebih Cepat Kembali ke Jakarta. Ada Apa Ya.
IStimewa
Penjabat Gubernur Agung Mulyana 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Informasi penundaan pengesahaan APBD Kepri 2016 membuat Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana tampak sedih.

Agung bahkan memutuskan segera kembali bertugas di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan ini diperkuat dengan hampir berakhir masa tugasnya di Kepri lantaran pensiun.

Ketika dimintai tanggapan usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program pemerintahan untuk triwula ke empat, Agung menanggapi pertanyaan itu dengan suara datar.

Dia tampak tidak bersemangat mendengar informasi mengenai penundaan pengesahan APBD Kepri 2016 itu.

"Saya tidak kecewa, tetapi saya hanya bersedih saja. Kalau memang seperti ini, maka saya sih akan lebih cepat berangkat dari sini dan kembali ke Jakarta, apalagi masa tugas saya di Kepri pun sudah mau berakhir," ungkap Agung dengan wajah sedih.

Agung menyayangkan kebijakan DPRD Kepri menunda pengesahaan APBD yang seharusnya dijadwalkan Senin (21/12/2015) itu.

Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membahas rancangan APBD tersebut agar bisa disahkan sebelum akhir Desember 2015.

Dia bahkan memastikan prosedur pembahasan di Pemprov Kepri sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"Kalau ada yang masih kurang atau belum lengkap, mari kita duduk bersama memperbaiki dan menyempurnakan lagi.

Tetapi saya masih tetap optimis APBD itu disahkan dalam pekan ini," kata Agung dengan suara datar.

Menurut Agung, pihak yang paling merasakan dampak dari penundaan pengesahan APBD ini adalah masyarakat Kepri.

Karena itu, dia mengajak seluruh pengambil kebijakan untuk menaruh belaskasihan kepada masyarakat.

"Bagi saya, sebetulnya yang rugi itu adalah rakyat. Kita juga akan kena penalti dan tidak dapat insentif.

Kita tentu tidak mungkin mencapai opini wajar tanap pengecualian (WTP). Lebih lagi, seluruh proyek pasti akan ikut tertunda dikerjakan," ungkap Agung.(*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved