BP Batam, Pengusaha, dan Serikat Pekerja Bahas Upah Minimum Sektoral

HKI ingin menginisiasi terbentuknya sektoral usaha untuk peningkatan upah minimum tenaga kerja di Kota Batam.

BP Batam, Pengusaha, dan Serikat Pekerja Bahas Upah Minimum Sektoral
tribunnews batam/anne maria
Ribuan massa dari Serikat Buruh Serikat Pekerja berunjuk rasa di depan kantor Pemko Batam, Selasa (20/10/2015) pagi sekitar pukul 10.30 WIB. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM-‎ Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat PTSP bekerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam menggelar acara coffee morning bertema Implementasi PP 78/2015 tentang Pengupahan dan Penerapan Struktur Skala Upah Perusahaan di Balairungsari Lantai 3, Gedung BP Batam, Rabu (23/12/2015) lalu.

Direktur Pengupahan Kemanaker Adriani, diundang langsung sebagai narasumber.

Sementara Ketua HKI Kepri, O.K Simatupang ditunjuk sebagai moderator acara.

Ikut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pelayanan Umum, Fitrah Kamaruddin, Direktur PamOBVIT, Yusri Yunus, Kabid Hubungan Isdustrial dan syarat kerja Disnaker, Sriyanto, Ketua Himpunan Kawasasan Industri Kepri, O.K. Simatupang, Ketua HKI Batam, Tjaw Hioeng dan perwakilan serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSISerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

O.K Simatupang mengatakan dengan diskusi terbuka akan menemukan solusi mengatasi persoalan upah tenaker dimana rentetannya nanti kepada upah minimum kota Batam.

HKI ingin menginisiasi terbentuknya sektoral usaha untuk peningkatan upah minimum tenaga kerja di Kota Batam.

Adr‎iani dalam pemaparannya menekankan mengapa peraturan pemerintah harus diselesaikan. Adriani menjelaskan bahwa PP 78 /2015 mengacu pada UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"UU no 13 menjadi tolak ukur pemerintah dalam merumuskan penetapan peraturan setelahnya yakni PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan penerapan skala upah di perusahaan," katanya dalam rilis yang diterima Tribun Batam.

Meningkatnya arus barang dan jasa di tahun 2016 dimana diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean menjadi dalil terbentuknya PP tentang pengupahan.

"PP dibentuk agar bagaimana semuanya menjadi baik, tidak ada lagi di masing masing pihak merasa dirugikan kemudian perlu dukungan dari setiap pelaku terkait," tutur dia.

Halaman
12
Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved