Sebelum Meninggalkan Jabatannya, Penjabat Gubernur Kepri Tandatangani SK Pemecatan Sejumlah PNS

Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengambil keputusuan penting sebelum meninggalkan jabatannya di Kepri.

Sebelum Meninggalkan Jabatannya, Penjabat Gubernur Kepri Tandatangani SK Pemecatan Sejumlah PNS
tribunnews batam/thomm
Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana (tengah) pada peninjauannya di gudang Bulog Sub Divre Tanjungpinang, Sabtu (19/12/2015) siang. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengambil keputusuan penting sebelum meninggalkan jabatannya di Kepri.

Dia menandatangani surat keputusan (SK) pemecatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah melakukan pelanggaran berat selama bekerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Agung sempat meminta maaf atas SK yang dikeluarkannya itu ketika menjadi inspektur upacara pada apel bendera terakhirnya di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (29/12/2015) pagi.

Dia mengatakan SK tersebut harus ditandatanginya karena seluruh proses menuju pemecatan itu sudah dilalui.

"Saya mohon maaf karena saya sudah menandatangani SK pemecatan untuk beberapa pegawai yang telah melakukan pelanggaran berat. Ini memang sesuai dengan prosedur yang ada," ungkap Agung kepada seluruh pegawai yang hadir dalam apel bendera tersebut.

Penjabat Gubernur Kepri itu tidak sampai menyebut berapa jumlah pegawai yang dipecat. Dia hanya menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai tersebut sudah termasuk pelanggaran berat dan mereka juga tidak mengikuti seluruh proses pembinaan yang diberikan oleh Pemprov Kepri.

Penandatangan SK pemecatan sejumlah PNS di Pemprov Kepri itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Robert Iwan Loureaux.

Kepada awak media, Robert menegaskan bahwa para pegawai tersebut terpaksa harus dipecat karena sudah tidak bisa dibina lagi.

"Ada beberapa pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya tidak masuk kantor, selingkuh dan lain-lain. Mereka dipecat karena tidak bisa dibina lagi,"ungkap Robert menanggapi pertanyaan awak media.

Sekdaprov Kepri itu menjelaskan, sebelum dipecat, para pegawai ini tentu sudah diberi teguran, baik lisan maupun tertulis.

Mereka juga telah mendapat beberapa surat peringatan.

Sebab, mereka tidak mengindahkan seluruh teguran dan surat peringatan tersebut maka para pegawai itu akhirnya dipecat.

"Kalau diberi teguran lisan dan tertulis serta surat peringatan, tetapi tidak diindahkan mereka, itu artinya mereka tidak mau bekerja. Yah terpaksa kami pecat. Pokoknya ada beberapa pegawai yang dipecat. Tanyakan saja jumlahnya kepada Badan Kepegawai Daerah (BKD) Kepri," tegas Robert. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved