Pemerintah Pusat Jangan Buat BP Batam Seperti Mobil Tua

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - ‎Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kota Batam, OK Simatupang minta pemerintah jangan membuang BP Batam seperti "mobil tua".  

Ia mengatakan akan segera bertemu investor di kawasan industri, begitu juga dengan para pemilik kawasan industri terkait hasil pertemuan dengan Kepala BP Batam, Mustofa Widjaya, Rabu (6/1/2016).

"Saya akan jawab ke mereka, apa yang kalian dengar (pembubaran BP Batam) kemarin, tidak begitu caranya.

Ada proses. Bukan dibilang hari itu bubar, terus langsung bubar saat itu juga. Kita sih ‎tidak ada masalah, tapi inikan aset, aset kita semua. Kenapa dibuang begitu saja? Jadi seperti mobil tua.

Kalau memang institusi ini tua dan banyak yang rusak, yah diganti saja yang rusak itu. Misalnya ada di bagian pengurusan lahan yang rusak, yah itu oknumnya diganti, baru benar, tentunya dengan aturan juga.

Bukan keseluruhan institusi ini dibuang," tutur OK Simatupang.

Mengenai dualisme yang selama ini terjadi antara BP Batam dengan Pemko Batam, ia tak menampik itu terjadi di lapangan. Meski begitu, selama ini pengusaha tetap bisa bertahan dan berjalan.

"Kalau dualisme nggak perlu dijelaskan lagi lah, siapapun di Batam ini tahu itu. Nanti oke di sini, nggak tahunya nggak oke di sana.

Tapi selama ini pengusaha bertahan dan tetap jalan saja, meski memang yang kita alami itu akhirnya menghambat laju investasi," kata dia.

Selain memakan waktu karena lama, dualisme terkadang ikut menambah biaya. Padahal seharusnya bisa ditangani seandainya satu pintu saja.‎ Meski demikian, tidak tepat rasanya jika pusat langsung menyatakan akan membubarkan BP Batam.

"‎Kami sih bodo Amat, cuma cara Mendagri membuat berita seperti ini yah tidak pas juga. Kita mengimbau segera diberi penjelasan clear, jangan lama-lama karena ini mengganggu investasi.

Terserah itu mau satu atau dua institusi yang kasih perintah, asalkan jelas. Kalau ditanya kepada pengusaha, kami tidak bisa jawab setuju atau tidak dibubarkan.

Mana yang lebih bagus. Orang dua-dua lembaga ini saja tidak bisa menjawab, keduanya merasa baik. Pengusaha yang terpenting itu ada kejelasan saja," tutur OK Simatupang.(*)