Di Tengah Keluhan Defisit Anggaran, Ternyata Ada Rp 33,63 Miliar di Dinkes Batam yang tak Terpakai

Komisi IV DPRD Batam mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes).

TRIBUN/RACHTA YAHYA
Ilustrasi kegiatan di Puskesmas. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- ‎Komisi IV DPRD Batam mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes).

Pasalnya, dari rapat dengar pendapat evaluasi kinerja dinas yang dipimpin oleh Chandra Rizal tersebut diketahui adanya sisa anggaran atau silpa yang mencapai Rp 33,630 miliar.

Ides Madri, anggota komisi IV yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) tersebut mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2015 di Dinkes tidak sesuai dengan yang dianggarkan.

"Dari Rp 98,812 miliar, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 23,363 miliar. Inikan miris, di satu sisi anggaran dikatakan defisit, tapi di sisi lain rupanya ada silpa," ujar Ides Madri di ruangannya usai RDP.

Menurut dia, adapun anggaran tersebut terpencar di berbagai kegiatan.

Dinkes sendiri‎ meminta waktu untuk menjelaskan mengapa ada silpa mencapai Rp 23 miliar.

"Dimana-mana anggaran itu tersisa sudah ada, cuma Dinkes tadi meminta waktu seminggu untuk penjelasan kenapa ada silpa Rp 23 miliar tersebut," ujar Ides lagi.

Sementara itu, Marlon Brando, anggota Komisi IV lain menyatakan adanya silpa pada Dinas Kesehatan membuktikan bahwa PPTK di dinas tersebut tidak bekerja dengan baik.

"Merekakan punya PPTK. Kalau penganggaran tidak sesuai dengan penyerapannya, jadi PPTK nya itu belajar dari Hongkong mungkin," ucap Marlon Brando.

Selain itu, dari hasil evaluasi pun diketahui bahwa dari 17 Puskesmas di Batam ada sisa anggaran operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Kapitasi) sebesar Rp 10 miliar.

"Ada silpa di dana kapitasi Rp 10 miliar, mereka tidak bisa gunakan karena ada keraguan akan Perwako 56 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi.‎ Makanya total dilpa di Dinas Kesehatan dan UPT nya menjadi Rp 33,630 miliar," pungkas Ides Madri

Menurut Ides Madri‎, keterangan dari para pengelola Puskesmas, dana kapitasi tidak dapat digunakan karena Perwako tersebut tidak mempunyai juklak dan juknis. Sehingga Perwako yang ada belum mampu menjelaskan dengan pasti mengenai penganggaran.

"Kalau untuk masalah dana kapitasi itu, kita akan memanggil yang membuat perwako itu, untuk mencari jalan keluar. Apakah revisi perwako, atau apa, yang terpenting supaya dana itu bisa dipakai untuk masyarakat. Kita akan panggil bagian hukum, asisten tiga, dan inspektorat," kata Ides Madri.‎ (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved