DBH Migas Kepri yang Belum Dicairkan Pusat Sejak 2014 Lalu Bakal Segera Dikucurkan

Dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) yang sempat tertunda pencairannya akan segera disalurkan oleh‎ Kementerian Keuangan untuk Kepri.

istimewa
Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto mengungkapkan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) yang sempat tertunda pencairannya akan segera disalurkan oleh‎ Kementerian Keuangan.

Menurut dia, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Robert Iwan Loriaux saat ini tengah berada di Jakarta untuk mengurus dana yang belum dibayarkan sejak tahun 2014 itu.

Seperti diketahui, dana ratusan miliar yang belum dibayarkan itu sempat ‎membuat APBD Kepri mengalami defisit pada 2015.

Namun begitu, Nuryanto belum dapat memastikan apakah Kementerian Keuangan akan membayar Dana Tunda Salur secara bertahap seperti biasanya atau langsung secara keseluruhan.

"Biasanya sih begitu (bertahap). Tidak tahu juga ya kalau ini luar biasa," ujar Nuryanto, Selasa (12/1/2016).

Nuryanto mengatakan, jika Pemprov telah menerima dana tersebut, maka akan‎ dikonsultasikan ke DPRD terlebih dulu, sebelum dimasukkan dalam APBD Kepri Perubahan 2016.

Supaya dana tersebut bisa dimanfaatkan dalam APBD perubahan.

"Nanti dilaporkan ke dewan, kemudian di APBD perubahan baru dimasukkan. Termasuk untuk kabupaten/kota. Yah bersabarlah dulu. Sabarkan lebih baik," kata dia.

Penjabat yang baru bertugas sebagai Gubernur Kepri 4 Januari 2015 itu menegaskan akan segera membayarkan kewajiban pembayaran yang tertunda, seandainya Dana Tunda Salur tersebut sudah diberikan.

"Itu jadi piutang pemerintah. Begitu masuk ke provinsi, akan dibayarkan semua kewajiban bayar," tutur dia.

Ia menjelaskan, menurut data provinsi, jumlah dana tersebut yakni Rp 170 miliar.

Namun demikian, menurut Nuryanto jumlah tersebut bisa saja berubah.

Sayangnya, ia ‎belum dapat memastikan jumlah Dana Tunda Salur yang akan diterima Kepri sebenarnya, karena masih dihitung pemerintah pusat.

"Tadinya kami pikir dananya Rp 170 miliar, tapi ternyata Kepri pernah menerima kelebihan Rp 31 miliar. Makanya saat ini pusat masih menghitung kembali, kita tunggu sajalah, mudah-mudahan tambah banyak. Itu kewajiban pusat yang belum diberikan," tutur dia lagi. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved