Tim Anggaran Menyatakan Perlu Beri Klarifikasi Kepada Kemendagri Terkait APBD Kepri 2016

"Efisiensi anggaran itu mengharuskan kita untuk merasionalisasikan APBD Kepri 2016," kata Kepala Bappeda Naharuddin

Tribun Batam
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Kepri, Naharuddin setelah menjalani pemeriksaan di Polres Tanjungpinang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Kepri bersama unsur pimpinan DPRD Kepri selesai membahas hasil evaluasi APBD Kepri 2016 dari Kemendagri RI.

"Kami sudah selesai membahas catatan yang diberikan Kemendagri, khususnya terkait efisiensi anggaran berdasarkan Perpres Nomor 137 2015.

Efisiensi anggaran itu mengharuskan kita untuk merasionalisasikan APBD Kepri 2016," kata Kepala Bappeda, sekaligus Wakil Ketua TAPD Pemprov Kepri, Naharuddin, Minggu (31/1/2016) sore.

Selain membahas tentang rasionalisasi anggaran, TAPD dan unsur pemimpin DPRD Kepri membicarakan terkait penjelasan atau klarifikasi catatan Kemendagri.

"Kami perlu memberikan klarifikasi kepada Kemendagri RI terkait beberapa hal. Misalnya, provinsi Kepri masih membantu Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) untuk menggaji dosen dan kebutuhan perkuliahannya," kata Naharuddin.

Hali lain yang perlu dimasukkan ke dalam catatan klarifikasi adalah bantuan Pemprov Kepri sebesar Rp 11 miliar kepada Pemkab Anambas untuk menyelesaikan bandara udara (Bandara) di Letung.

Karena, penyelesaian Bandara it usudah disepakati Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri dan Pemkab Anambas dalam memoransum of understanding (MoU).

Ia juga menginformasikan bahwa TAPD akan menggelar rapat dengan seluruh pengguna anggara (PA) dalam waktu dekat untuk membahas efisiensi dan rasionalisasi guna menutup defisit APBD Kepri 2016 ini.(*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved