Upah Buruh 2016

"Kalau Sampai Jam Tiga tidak Ada Keputusan, Kita Kerahkan Taman-Teman ke Graha Kepri"

Suprapto dari FSPMI menyatakan, mereka menuntut agar penjabat gubernur Kepri bisa menandatangani UMK Batam sesuai hasil kesepakatan DPK.

tribunnews batam/eko setiawan
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Graha Kepri, Batam Centre, Selasa (2/2/2016) siang. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Buruh FSPMI kembali berunjuk rasa, Selasa (2/2) siang.

Kali ini, gedung Graha Kepri yang menjadi tempat berkantor Penjabat Gubernur Kepri selama di Kota Batam menjadi pilihan tempat buruh untuk berunjuk rasa.

Adapun tuntutan para buruh, masih seputar upah kelompok usaha yang sudah tidak diakomodir pasca terbitnya UU 78 tahun 2015.

"Kalau sampai jam tiga tidak ada keputusan, kita arahkan teman-teman yang pulang jam tiga untuk ke Graha Kepri. Apakah kawan-kawan siap?," ujar Suprapto, Pangkorda Garda Metal saat melakukan orasi.

Suprapto dari FSPMI menyatakan, mereka menuntut agar penjabat gubernur Kepri bisa menandatangani UMK Batam sesuai hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK) per 27 Oktober 2015 lalu.

Hal itu, agar terwujud upah yang berkeadilan antar setiap pekerja yang ada di Batam.

"Kami menuntut supaya Gubernur menandatangani UMK‎ yang ikut mengatur upah kelompok usaha atau sektoral, seperti yang di Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Yang sesuai kesepakatan DPK tanggal 27 Oktober lalu. Kalau ada upah kelompok usaha/sektoral ini, maka ada juga upah yang berkeadilan untuk setiap pekerja," kata dia.

Menurut Suprapto, Penjabat Gubernur selalu menjadikan PP 78 tahun 2015 sebagai dasar tidak mengeluarkan upah kelompok usaha/sektoral tersebut.

Padahal, pekerja menilai Gubernur tidak bisa mutlak berpegang pada hal itu. Buktinya, di daerah lain saja berani mengambil keputusan di luar PP tersebut.

"Di daerah lain yang spesifik industrinya sama kayak kita tetap kok menjalankan upah sektoral, contohnya di daerah-daerah tadilah. Jatim, Banten, Jabar. Gubernurnya berani mengambil keputusan tanpa harus melihat rekomendasi PP itu," kata dia.

Suprapto mengatakan, dalam aksi ini memang tidak seluruh pekerja turun ke jalan. Hal itu terlihat jelas dari jumlah massa yang turun saat demo. Namun begitu, bukan berarti antara pekerja terjadi perpecahan.

‎"Ada yang menerima ada yang tidak. Kami menghormati saja, tapi di lain sisi kami tetap berusaha terus bahwa upah sektoral ini harus kita perjuangkan," kata dia.

Saat ini, ada empat orang perwakilan pekerja yang diterima menemui Gubernur di gedung daerah. Para buruh masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut.

Jika tidak menghasilkan keputusan positif, rencananya buruh akan melakukan aksi demo lanjutan.

‎"Kalau tuntutan kami tidak ditanggapi, besok kami akan melaksanakan aksi di dua tempat sekaligus. Pertama di gedung pemerintah provinsi di Dompak dan di Pemko Batam," kata Suprapto. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved