Menkopolhukam: Banyak Laporan Tak Beres Soal Lahan, KPK Segera Audit BP Batam"

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Dugaan mafia lahan di Kota Batam ikut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan segera turun ke Batam untuk menyelidiki kasus pengalokasian lahan di Batam.

Hal itu diungkapkannya sesaat bertemu dengan para pengusaha di rapat bersama mengenai perkembangan Batam di Graha Kepri, Kamis (18/2/2016) pagi.

Menurut dia, KPK akan datang untuk melakukan audit.

"KPK dan badan terkait akan datang dan mengaudit BP Batam. Banyak laporan yang tidak beres di sini," ujar Luhut.

Persoalan tumpah tindih dan pengelolaan lahan di Batam pun dianggap menjadi satu penyebab perekonomian Batam tidak berkembang sesuai yang dicita-citakan.

Ia menduga ada‎ permainan dalam pengalokasikan lahan di sini.

Menurut dia, ada pihak yang sengaja membeli alokasi lahan untuk kemudian dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.

Hal itu yang menyebabkan pembangunan tidak segera dilakukan.

Padahal, jika lahan yang dialokasikan segera dimanfaatkan, maka akan mendorong pembangunan kota, serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

"Banyak tanah yang dimain-mainkan, itu menghambat pembangunan. Kalau dibeli seharusnya langsung digunakan. Tidak untuk diperdagangkan lagi," tutur dia.

Luhut pun mengingatkan agar BP Batam, sebagai pemegang kewenangan dalam hal alokasi lahan, segera mempersiapkan diri, seandainya KPK atau lembaga hukum lain turun tangan untuk mengaudit lahan.

"Saya minta otorita (BP Kawasan Batam-red) mulai berbenah, jangan sampai kena," kata dia mengingatkan.

Luhut menyebutkan audit perlu dilakukan agar ada transparansi. ‎Kira-kira tanah mana yang kosong dan mana yang bisa dibeli.

Bukan seperti sekarang, tanah dialokasikan namun tidak digunakan atau dibiarkan kosong begitu saja. (*)