Anggota DPRD Batam Minta Demontrasi Buruh Jangan di Kawasan Industri dan Gedung Pemerintah

Rencana penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata laksana aksi demonstrasi ikut didukung oleh komisi IV DPRD Kota Batam.

Anggota DPRD Batam Minta Demontrasi Buruh Jangan di Kawasan Industri dan Gedung Pemerintah
Tribunnewsbatam.com/Candra P. Pusponegoro
Udin P Sihaloho, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Rencana penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata laksana aksi demonstrasi ikut didukung oleh Komisi IV DPRD Kota Batam.

Komisi yang langsung berhubungan dengan Dinas Tenaga kerja (Disnaker) itu berharap agar lokasi demo diatur jauh dari lokasi industri maupun lokasi gedung pemerintahan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan‎ menanggapi intruksi Menkopolhukham soal aturan demo itu, sudah sepatutnya Pemko dan Pemprov Kepri lebih leluasa menentukan kebijakan soal lokasi demo.

‎"Sudah pernah ini kami ajukan juga, soal pengaturan demo. Tapi yang ada saya pribadi malah di bully sama pihak-pihak tertentu. Saya dianggap main proyeklah. Tapi dengan instruksi Menkopolhukam kemarin, maka sudah jelas ada arahan dari pusat," ujar Udin saat dihubungi, Sabtu (20/2/2016).

Ia pun sependapat dengan Menkopolhukam bahwa demo, khususnya demo buruh harus jauh dari kawasan industri.

Namun demikian ia tidak menyetujui seandainya demo juga harus dilakukan di perkantoran pemerintahan, seperti Engku putri.

"Kalau dilakukan di Engku Putri, ini juga akan mengganggu aktifitas masyarakat termasuk pegawai. Karena aksi demo berlangsung di jalan utama, tentu mengganggu pengguna jalan, belum lagi yang mau Sholat. Termasuk pegawai itu lihat, kalau ada demo mereka rata-rata malah keluar nonton," tutur Udin.

Menurut dia, perlu dibuat area khusus demo yang dimaksudkan supaya aktifitas demo tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.

Namun, tetap buruh atau kelompok yang berdemo bisa me‎nyampaikan aspirasinya.

Selain itu, dekat kawasan industri tidak boleh dilakukan demo, karena akan membangun citra yang tidak baik dengan kenyamanan dan keamanan industri Batam.

Salah satu lokasi demo yang dinilai tepat, dekat Tumenggung Abdul Jamal.

"Disana bisa dibuat area khusus demo. Disitu katanya ada lahan hijau yang kosong. Daripada dibuat tempat tambak ikan liar, atau ternak liar lebih bagus itu digunakan. Jadi nanti pekerja dari Mukakuning, Tanjunguncang dan Batam Centre, bisa langsung kesana dan tidak mengganggu area industri dan pemerintahan," tutur dia lagi.

Selain itu, ia pun meminta komitmen dari semua pihak, khususnya pemerintahan untuk wajib mendatangi dan menemui para pendemo di lokasi yang telah ditetapkan.

"Syaratnya, pejabat di Batam harus siap mendatangi pendemo. Jadi butuh komitmen semua pihak.‎ Kalau penetapan lokasi kampanye ditetapkan Gubernur, masa pejabat Pemko tidak mau ke lokasi kampanye? Itu kan perintah pimpinan. Kalau kami sendiri nggak keberatanlah untuk keluar menemui mereka di sana," ucap legislator PDI-Perjuangan itu. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved