Upah Buruh 2016

Sejumlah Perusahaan dan Sekolah Swasta di Tanjungpinang Beri Upah di Bawah UMK Rp 2,179 Juta

Upah Minimul Kota (UMK) Kota Tanjungpinang 2016 sudah ditetapkan sebesar Rp 2.179.825. Namun belum semua perusahaan menggaji pekerja sesuai angka itu.

Sejumlah Perusahaan dan Sekolah Swasta di Tanjungpinang Beri Upah di Bawah UMK Rp 2,179 Juta
tribunnews batam/alvin
Puncak demonstrasi buruh di Batam hari ini, Jumat (27/11/2015). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Upah Minimul Kota (UMK) Kota Tanjungpinang 2016 sudah ditetapkan sebesar Rp 2.179.825.

Namun belum semua perusahaan menggaji pekerja sesuai angka tersebut.

Terutama perusahaan kelas menengah ke bawah.

"Memang belum ada pengaduan dari pekerja kepada kita. Tapi dari pengawasan yang kita lakukan masih ada perusahaan yang belum menjalankan. Terutama menengah kebawah. Jadi untuk saat ini kita beri teguran,"kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang Surjadi, Senin (22/2/2016).

Menurutnya, semua perusahaan dan penyedia pekerjaan swasta seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan tersebut.

Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkah upah yang layak sesuai ketentuan.

Sebab itu, Dinsosnaker membuka pintu aduan seluas-luasnya untuk para pekerja yang belum menerima upah sesuai ketentuan.

"Datang saja ke Kantor Dinsosnaker pada hari kerja. Kita siap menerima dan memperoses keluhan dan laporan pekerja," katanya.

Tak hanya, perusahaan, menurut Surjadi lembaga pendidikan swasta juga harus menerapkan upah sesuai UMK. 

Sebab sampai saat ini masih banyak ditemukan lembaga pendidikan swasta yang menggaji pegawainya (guru) di bawah angka UMK Kota Tanjungpinang.

"Mereka (lembaga pendidikan swasta) masih berlindung kepada undang-undang guru dan dosen. Meskipun begitu menurut kami mereka tetap harus patuh pada undang-undang ketenagakerjaan. Ini yang akan kita dudukkan dengan Disdik. Kecuali kalau guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) pemerintah, mereka punya aturan sendiri," katanya.

Karena itu, lanjut Surjadi, saat ada sengketa antara pekerja dan sekolah swasta terkait upah, gaji serta hak lainnya, bisa dilaporkan ke Dinsosnaker.

"Ini berarti lembaga pendidikan swasta harus tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan dengan mematuhi UMK," katanya. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved