Upah Buruh 2016

Bupati Karimun Tolak 'Bola Panas' Penentuan Upah Minimum Sektoral

Bupati Karimun Aunur Rafiq menolak 'bola panas' penentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun 2016.

Bupati Karimun Tolak 'Bola Panas' Penentuan Upah Minimum Sektoral
tribun/elhadifputra
Bupati Karimun Aunur Rafiq 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq menolak 'bola panas' penentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun 2016.

Rafiq tetap menginginkan rapat pembahasan besaran UMS Karimun tersebut diselesaikan antara serikat pekerja dengan Asosiasi Pengusaha Granit Karimun-Kepri (APGK2).

Dia tidak ingin memutuskan besaran UMS tersebut.

Rafiq menegaskan dirinya akan menolak solusi pengajuan dua angka dengan alasan peran pemerintah bukan sebagai penentu. Ia juga menekankan UMS berbeda dengan penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun.

“Saya tidak bisa terima jika disodorkan dua angka,"kata Rafiq, Kamis (25/2/2016).

Pemerintah, kata Rafiq, pada pembahasan UMK bersifat aktif, sementara pada pembahasan UMS hanya berperan sebagai mediator dan bukan penentu.

"Pemerintah posisinya bukan sebagai penentu tapi sebagai mediator. UMS beda dengan UMK, di UMK pemerintah bersifat aktif, sementara di UMS hanya berperan sebagai mediator, kesepakatan tetap berada pada pekerja dengan perusahaan,”ujarnya.

Namun begitu, Rafiq bersedia turun tangan dengan menggelar audiensi bersama kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha.

Ia yakin, audiensi tersebut akan membuahkan hasil, mengingat hal ini bukan pertama kali terjadi di Karimun.

“Silakan saja kalau mereka mau jumpa saya, saya tunggu. Saya yakin semuanya bisa dibicarakan, toh selama ini kan bisa, aman-aman saja kan?!” katanya optimis.

Pembahasan penentuan besaran UMS Karimun 2016 antara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan APGK2 masih berjalan alot.

Hingga pertemuan terakhir, Rabu (24/2/2016), kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat.

Pekerja bertahan pada tawaran Rp 2.708.000, begitu juga sebaliknya, pengusaha juga bertahan pada angka Rp 2.575.650.

Saking alotnya, perwakilan pekerja minta Bupati Karimun, Aunur Rafiq untuk mengambil sikap memutuskan besaran UMS Karimun 2016. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved