Wagub Kepri Bantah Ada "Pembersihan" Pejabat Pemprov Kepri yang Tak Dukung Sanur saat Pilkada

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Situasi memanas antara beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Kepri akibat persaingan dalam Pilgub lalu dibantah oleh Wakil Gubernur Kepri‎, Nurdin Basirun.

Ia menegaskan sampai saat ini, baik dirinya maupun Gubernur Kepri HM Sani tidak berencana melakukan perombakan apapun di jajaran pejabat Pemprov.

Nurdin pun menegaskan bahwa Sani dan dirinya akan menentukan kabinet berdasarkan profesionalisme, bukan karena like/dislike saat pelaksanaan Pilgub lalu.

Nurdin menyebutkan tidak ada istilah pembersihan untuk pimpinan SKPD Kepri yang tidak mendukung Sanur saat Pilkada.

Menurut Nurdin, antara ia dan Sani belum ada pembicaraan mengenai orang-orang yang akan masuk kabinet Sanur ke depan.

"Beliau belum ada bicara itu, nggak etis kalau saya melangkahi. Nggak mungkin saya mendahului toke, takut nanti marah. Model pembersihan itu juga tidak ada. Yang penting kalau kami itu profesional saja," kata Nurdin tegas usai bertemu dengan Banleg DPR RI di Gedung Graha Kepri, Rabu (24/2/2016).

‎Begitu pula saat disinggung mengenai situasi antara kedua Sanur dengan Plt Sekdaprov Kepri, Reni Yusneli.

Menurut Nurdin, sampai saat ini koordinasi dengan Sekdaprov juga masih berjalan.

Nurdin pun menampik informasi mengenai adanya rencana Sanur akan banyak membawa gerbong Karimun yang ke Pemprov Kepri.

Salah satunya isu terkait Sekda Karimun, yang akan dijadikan sebagai Sekda Kepri.

"Tidak ada gerbong. Sekda itukan bukan kewenangan saya. Nanti kalau saya ngomong salah. Itu sepenuhnya keputusan Pak Sani," kata Nurdin.

Walau begitu, Nurdin memuji kinerja Sekda Karimun yang dulu bekerjasama dengannya saat masih menjabat sebagai Bupati Karimun.

Menurut Nurdin, Sekda Karimun saat ini cukup baik.

"Tapi Sekda saya itu bagus dari dulu. Makanya pemerintahan jalan," kata Nurdin.

Sementara itu, beberapa pegawai yang ikut serta dalam pertemuan tersebut juga membantah adanya "pembersihan" yang akan dilakukan Sanur.
‎

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Mariyani Eko‎ bahwa sampai saat ini tidak ada isu mengenai hal itu.

"Tidaklah, bapak kami tidak seperti itu orangnya. Inikan cuma media saja yang gembar-gemborkan, karena momennya juga ada. Tidak ada itu pembersihan," kata Mariyani Eko. (*)