Ratusan Pekerja Nyaris Bentrok dengan Polisi di Karimun

Ratusan pekerja PT Tri Megah Perkasa Utama (TMPU) Karimun nyaris bentrok dengan polisi di sekitar area perusahaan tambang granit, Kamis (24/3/2016).

Ratusan Pekerja Nyaris Bentrok dengan Polisi di Karimun
tribunnews batam/rachta yahya
Massa SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun menggelar unjukrasa di kantot Bupati Karimun perihal UMS 2016. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Ratusan pekerja PT Tri Megah Perkasa Utama (TMPU) Karimun nyaris bentrok dengan polisi di sekitar area perusahaan tambang granit, Kamis (24/3/2016).

Adu mulut antara kedua pihak  bermula dari keinginan seratusan pekerja masuk untuk bekerja namun dihalang-halangi aparat kepolisian.

"Ribut dengan polisi. Kami heran, polisi kenapa halang-halangi pekerja untuk masuk bekerja. Seharusnya polisi tidak memihak kemana pun. Pekerja itu kan mau masuk untuk bekerja, bukan untuk unjukrasa. Unjukrasanya kan sudah selesai kemarin,"ujar Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar.

Selain itu Fajar juga mengaku menyesali tindakan PT TMPU yang dinilainya intimidatif karena memaksa pekerja menandatangani surat pernyataan sebelum diizinkan masuk untuk bekerja.

Meski akhirnya pekerja menandatangani surat tersebut, Fajar menilai surat tersebut cacat hukum karena tidak ada dasar hukum yang jelas melainkan keinginan perusahaan semata.

"Saya geli sekaligus muak dengan perilaku perusahaan itu. Dalam suratnya mereka minta pekerja tidak unjukrasa lagi, kalau tidak, akan di-PHK tanpa pesangon. Dasar hukumnya? Cacat hukum itu, sesuatu yang cacat hukum boleh diabaikan,"terangnya.

Sebaliknya, Fajar mengingatkan bentuk intimidasi yang dilakukan perusahaan itu nyata-nyata melanggar Pasal 28, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh atau Serikat Pekerja.

"Dilarang menghalang-halangi seseorang membentuk serikat pekerja, mengikuti agenda serikat pekerja atau serikat buruh," katanya.

Fajar juga mengaku aneh dengan bentuk intimidasi berupa ancaman PHK tanpa diberikan pesangon.

"Di mana-mana yang namanya PHK, harus diberikan pesangon. Inilah kenapa saya sebut perusahaan semena-mena dan intimidatif. Kemana Disnaker Karimun saat perusahaan semena-mena dengan pekerja?" sindirnya. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved